Pupuk Subsidi di Banjarbaru Kurang, Pemda Dapat Usulkan Penambahan Alokasi

KOMPAS.com - Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan tidak ada kelangkaan pupuk bersubsidi menyusul isu kelangkaan dan mahalnya pupuk di Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel).

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menyarankan Kepala Dinas Pertanian (Kadistan) Banjarbaru mengajukan realokasi kepada Kadistan Kalsel untuk menambah alokasi pupuk bersubsidi.

Dia mengatakan, pemerintah daerah (pemda) dapat mengusulkan realokasi kepada pemerintah provinsi (pemprov). 

“Provinsi berwenang menetapkan alokasi untuk masing-masing kabupaten/kota, sedangkan pusat hanya menetapkan alokasi pupuk hingga tingkat provinsi,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (22/8/2023). 

Oleh karena itu, kata dia, kabupaten/kota perlu menghitung kebutuhan pupuk di wilayahnya secara cermat sebelum mengajukan realokasi.

Baca juga: Food Estate Disebut Kejahatan Lingkungan, Ini Kata Mentan

Menteri yang akrab disapa SYL itu mengatakan, terbatasnya alokasi pupuk bersubsidi membuat perencanaan terkait penyaluran atau pendistribusian harus dilakukan dengan baik.

"Pupuk bersubsidi ditujukan untuk seluruh petani yang mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022," ungkapnya.

Kriteria penerima pupuk bersubsidi, yakni petani dengan lahan maksimal 2 hektar (ha), tergabung dalam kelompok tani (poktan), dan menggarap sembilan komoditas yang berhak. 

Sejak 2023, pendataan petani penerima pupuk bersubsidi dilakukan melalui sistem e-Alokasi.

SYL menyebutkan, kebijakan e-Alokasi bertujuan memperketat penyaluran pupuk bersubsidi sehingga tidak diselewengkan dan mencegah duplikasi penerima pupuk. 

Baca juga: Lepas Ekspor Pertanian Senilai Rp 12,45 Triliun, Wapres Apresiasi Kontribusi Nyata Mentan SYL

“Alokasi pupuk bersubsidi pada 2023 ada 7,8 juta ton untuk komoditas padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, tebu, dan kakao," terangnya.

SYL menambahkan, pemda perlu mempertimbangkan data petani yang belum melakukan penebusan serta kebutuhan masing-masing wilayah dalam mengajukan realokasi.

Sebelumnya, Anggota DPRD Kota Banjarbaru Windi Novianto mengungkapkan, kurangnya jatah pupuk bersubsidi membuat para petani di Banjarbaru terpaksa menggunakan pupuk kandang sebagai pengganti.

“Mereka terpaksa membeli pupuk kandang ke daerah Tanah Laut dan harganya juga cukup jadi beban, sekitar Rp 100.000-Rp 160.000 per karungnya,” bebernya.

Oleh karenanya, Windi berharap, persoalan kelangkaan pupuk subsidi ini dapat mendapat atensi secara serius dari Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarbaru.  

Baca juga: Sesuai Arahan Jokowi, Mentan SYL Tinjau DAS Citarum untuk Pastikan Sektor Pertanian Produktif