Pengusaha: Solusi Polusi Tak Hanya WFH, Pabrik-Hotel Mana Bisa WFH...

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani bilang, penerapan bekerja dari rumah (work from home/WFH) bagi pekerja swasta bukanlah solusi atas penanganan polusi udara.

Apalagi banyak jenis pekerjaan yang tidak bisa menerapkan WFH yang dianjurkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

"Solusi daripada polusi ini bukan hanya WFH, jadi kita memang perlu solusi intergreted apa saja. Bagi kami, tidak semua jenis pekerjaan itu bisa WFH. Itu sudah jelas. Kalau pabrik tidak mungkin bisa WFH, hotel juga begitu," ujarnya ditemui di Kantor Kemenko Marves Jakarta, Selasa (22/8/2023).

Baca juga: Buruh Pabrik Tak Bisa WFH, Dinilai Berhak Dapat Perlindungan

Dia justru menyarankan pemerintah agar tidak melihat dari satu kriteria penyebab dari polusi tersebut. Lantaran pemerintah mengklaim polusi di Jakarta terutama, kebanyakan bersumber dari transportasi. Sehingga WFH merupakan satu keputusan untuk jangka pendek.

"Cuma kami mohon kepada pemerintah tidak hanya melihat dari satu kriteria mengenai mobilitas dan kendaraan. Banyak macam-macam yang menimbulkan polusi bukan semata-mata dari kendaraan," ucap Shinta.

Berkaca dari peristiwa ini, Shinta mendukung pemerintah dalam program transisi energi yang merupakan solusi untuk jangka panjang.

"Memang energi transisi menjadi satu solusi untuk bisa menekankan polusi. Karena mungkin kondisi polusi sekarang ini yang sudah gimana, makanya bereaksi ya sudah WFH saja dulu," lanjutnya.

Baca juga: Wacana WFH Imbas Polusi Udara di DKI Jakarta Bikin Pengusaha Risau

Imbauan Penggunaan Scrubber

Dia juga sudah mengimbau kepada seluruh pelaku industri agar menggunakan scrubber untuk menekan tingkat polusi yang ditimbulkan dari pabrik.

"Kami setuju itu, kami juga sudah mengimbau kepada perusahaan kalau bisa pakai scrubber itu bagus juga. Paling enggak kita tahu seberapa besar emisinya," kata Shinta.

Namun demikian, Shinta menekankan bahwa penggunaan scrubber tidak bisa langsung diterapkan meski pemerintah sudah mewajibkannya.

"Kita enggak bisa sesuatu langsung mandatori. Makanya ini pertama kita mesti sosialisasi dulu kan. Kita mesti melihat semua pelaku, jangan cuma lihat pelaku usaha yang gede saja. Semua ada unsur cost, semua ada biaya. Kita mesti melihat dampak terhadap biaya dan lain-lain. Jadi enggak bisa secepatnya kita komit dalam waktu sekian," jelasnya.

Baca juga: Apindo: Tidak Semua Sektor Usaha Bisa Terapkan WFH