Wacana WFH Imbas Polusi Udara di DKI Jakarta Bikin Pengusaha Risau

JAKARTA, KOMPAS.com - Polusi udara di DKI Jakarta dan kota penyangganya membuat kualitas udara sangat buruk, terutama bagi kesehatan masyarakat. Akibat polusi udara di DKI, muncul lagi wacana Work From Home (WFH).

Data IQAir menunjukkan, pada 15-16 Agustus 2023 kualitas udara Jakarta di level 15 dan 152 dan dinyatakan dalam kategori "tidak sehat". Sebulan terakhir, polusi udara di Jakarta dan beberapa kota lain di Indonesia memburuk (rerata AQI > 150).

Dikutip dari KompasTV, Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Jakarta, Diana Dewi, mengaku cemas dengan rencana pemerintah menerapkan WFH untuk karyawan yang bekerja di DKI Jakarta.

Ia sendiri secara terus terang merasa risau dengan wacana tersebut. Yang ia khawatirkan, bekerja secara WFH bisa membuat sektor bisnis kembali terpukul. Padahal, sektor bisnis sedang berupaya bangkit pasca-pandemi Covid-19.

Baca juga: Kalangan Pengusaha Risau Jika Diminta Terapkan WFH Imbas Polusi di DKI

"Untuk mengurangi tingkat polusi udara di wilayah DKI Jakarta tentunya sah-sah saja kalau para pekerja akan diatur dengan model hybrid working," beber Diana dikutip dari Kompas TV, Kamis (17/8/2023).

"Apalagi kabarnya Pemprov DKI Jakarta juga sedang melakukan pengaturan presentase pegawai yang masuk dan work from home," tambah dia.

"Harus diingat bahwa saat ini kita baru saja berupaya bangkit dari pandemi Covid-19, dan apakah hal ini bisa tepat benar-benar akan mengurangi polusi udara karena diterapkannya WFH?" ucap Diana.

Solusi WFH sendiri saat ini masih dibahas Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah dengan wilayah aglomerasi Jabodetabek. Menurut Menaker, WFH dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan polusi udara.

"Kita masih mendiskusikan, kita belum sampai pada kesimpulan, belum sampai apakah itu imbauannya menteri, atau imbauannya swasta sendiri, atau nanti pemerintah provinsi," ujar Ida, di Kompleks DPR RI, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Baca juga: Soal Wacana WFH untuk Atasi Polusi Udara, Menaker: Belum Ada Kesimpulan

Perlu tindakan kuratif dan preventif

Selain solusi WFH, Mulyanto, Anggota Komisi Energi DPR, menyarankan pemerintah agar mengukur ulang secara cermat tingkat polusi udara yang tinggi di DKI Jakarta.

Hal itu untuk mengetahui sumber atau penyebab utama munculnya polusi, apakah dari pembakaran sampah, transportasi, industri, PLTU atau lainnya.

Untuk melakukan riset ulang tersebut, lanjut Mulyanto, pemerintah dapat menugaskan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Ali Ahmudi Achyak, Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS) menambahkan, butuh tindakan pencegahan dan perbaikan menuju kualitas udara DKI Jakarta yang lebih sehat.

“Salah satunya dengan pengaturan industri, pengendalian konsumsi BBM dan pengkajian kembali energi alternatif untuk mengurangi konsumsi batubara di PLTU,” kata dia melalui keterangannya, Jumat (18/8/2023).

Baca juga: PLN Bantah PLTU Jadi Penyumbang Polusi Udara Jakarta