Peran AI dalam Penguatan Regulasi Perlindungan Konsumen

ERA transformasi digital telah mengubah paradigma kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan 202 juta pengguna internet pada awal 2021, yang mencakup hampir 75 persen penduduk, potensi pasar barang dan jasa berbasis teknologi digital tumbuh pesat.

Inovasi di sektor digital menciptakan kanal-kanal transaksi baru, seperti internet banking, OVO, GoPay, serta situs e-commerce semacam Tokopedia.

Namun, bukan hanya di ranah transaksi, AI juga unggul dalam bidang seni dan literatur. Salah satu buktinya adalah karya seni AI bertajuk "The Next Rembrandt".

Karya ini merupakan pesanan dari ING Bank kepada biro periklanan J Walter Thompson pada tahun 2016 dan telah memenangkan lebih dari 60 penghargaan di industri periklanan.

Dalam proyek tersebut, AI menganalisis 346 lukisan dari Rembrandt van Rijn, salah satu pelukis terkemuka dari Belanda yang dikenal sebagai salah satu maestro dalam sejarah seni Eropa.

Demikian pula dengan novel yang diciptakan oleh AI melalui perangkat lunak yang dirancang oleh Hitoshi Matsubara beserta timnya di Future University Hakodate, Jepang.

Novel berbasis AI itu kemudian berkompetisi dalam kontes literasi, menyaingi karya-karya unggulan lainnya di Jepang dan nyaris meraih juara dalam kompetisi tersebut.

Botnik Studios juga menciptakan novel yang merupakan reinterpretasi dari seri Harry Potter. Mereka menganalisis ketujuh buku Harry Potter, memperhatikan gaya penulisan dan aspek-aspek lainnya, yang memungkinkan program AI untuk menghasilkan kelanjutan dari seri tersebut.

Meskipun seri Harry Potter telah berakhir, dengan bantuan AI, Botnik berhasil menciptakan novel baru yang mendapatkan apresiasi dari banyak pihak, dengan banyak yang terkejut mengetahui bahwa karya tersebut dihasilkan oleh program AI.

Dengan pertumbuhan pesat, 60 negara telah merespons dengan kebijakan terkait AI, termasuk pembentukan "AI security council" oleh negara-negara besar seperti Inggris, AS, dan Kanada.

Urgensi perlindungan konsumen era digital

Di tengah kemajuan teknologi yang pesat, Indonesia menghadapi tantangan serius. Pada 2020, negeri ini diserang sebanyak 495 juta kali dalam bentuk serangan siber.

Angka ini menggambarkan betapa rawannya keamanan siber di Tanah Air, dengan rincian setiap jamnya ada sekitar 270.000 data yang hilang atau dicuri.

Menurut Lohrmann (2020), risiko penggunaan teknologi digital di berbagai sektor kehidupan manusia tidak boleh dianggap enteng.

Perlindungan konsumen di era digital menjadi hal yang sangat krusial. Data pribadi dan hak-hak konsumen harus dijaga ketat agar tidak jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab.

Namun, Undang-Undang Perlindungan Konsumen saat ini (UU No. 8 Tahun 1999) dirasa kurang relevan dengan perkembangan teknologi saat ini.