"Cross Border Payment", Kunci Mendorong Inklusi Keuangan Pekerja Migran Indonesia

MESKI gelombang pandemi covid-19 telah menghantam sendi-sendi perekonomian global, ancaman wabah ini tidak serta-merta menyurutkan semangat Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk mengadu nasib di luar negeri.

Bank Indonesia mencatat jumlah PMI hingga triwulan I-2023 mencapai 3,49 Juta orang, meningkat signifikan dibandingkan periode sama tahun 2020, yang sempat menurun sebanyak 3,19 Juta orang.

Populasi pekerja migran tersebar luas hampir di beberapa wilayah Asia. Malaysia masih menjadi destinasi utama disusul Tiongkok dan Arab Saudi.

Hal tersebut dirasa wajar mengingat tingkat pendapatan yang kompetitif dibarengi dengan biaya hidup terjangkau di antara negara lainnya menjadi magnet tersendiri bagi PMI untuk berbondong-bondong menyambangi negara tertentu.

Hingga saat ini, gelar “Pahlawan Devisa” masih layak disematkan kepada para PMI. Pekerja migran menjadi salah satu penopang tumbuhnya perekonomian nasional dan berkontribusi secara konkret bagi pendapatan negara dan produktivitas ekonomi.

Dalam hal ini, remitansi tersebut tak hanya mampu memberi manfaat finansial bagi kesejahteraan keluarga pekerja, namun juga berperan sebagai katalisator dalam meningkatkan devisa negara.

Bank Indonesia melaporkan, PMI telah menyumbangkan devisa sebesar 9,71 miliar dollar AS pada 2022. Jumlah remitansi tersebut naik 6,01 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya sebanyak 9,16 miliar dollar AS (yoy).

Angka tersebut telah berkontribusi sebesar 7 persen terhadap total devisa Indonesia pada tahun yang sama. Tak pelak, PMI perlu mendapat perhatian sebagai bentuk apresiasi pemerintah atas sumbangsih yang diberikan.

Besarnya manfaat remitansi yang diberikan pekerja migran perlu didukung dengan fasilitas, salah satunya transfer dana antarnegara.

Berdasarkan laporan The Economist tahun 2019 bertajuk “The Cost Cross-Border Payment Needs To Drop” disebutkan bahwa biaya transfer dana di negara-negara berkembang masih berada di angka 7 persen.

Biaya tersebut masih terlampau tinggi dibandingkan biaya transaksi di antara negara G7 yang hanya mencapai 2 persen.

Selain terkendala biaya, permasalahan yang muncul berikutnya berkaitan dengan kecepatan setelmen transaksi.

Ketika berbicara transaksi domestik, maka prosesnya dapat diselesaikan secara real time. Kondisi ini berbeda dengan transaksi cross-border yang membutuhkan durasi beberapa jam hingga beberapa hari.

Hal ini disebabkan beberapa faktor, salah satunya perbedaan mata uang yang memerlukan rantai transaksi panjang karena ada proses jual beli valuta asing terlebih dahulu.

Hadirnya sederet permasalahan tersebut perlu mendapat respons dari otoritas negara yang berwenang demi menaungi kepentingan warga negaranya.