Pekan Depan, Erick Thohir Akan Laporkan Dugaan Korupsi Dana Pensiun BUMN ke Kejagung

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bakal melaporkan dugaan korupsi dana pensiun BUMN ke Kejaksaan Agung (Kejagung) pada pekan depan.

Laporan dugaan korupsi dana pensiun BUMN itu merupakan tindak lanjut dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ia mengatakan telah berkoordinasi dengan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh terkait pelaporan hasi audit.

"Insya Allah minggu depan (laporan dugaan korupsi dapen BUMN), Pak Ateh kemarin sudah bicara sama saya," ujar Erick Thohir saat ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (27/9/2023).

Baca juga: Kata Erick Thohir soal Kelanjutan Kasus Dugaan Korupsi Dana Pensiun BUMN

Dia bilang, persiapan pelaporan dugaan korupsi dana pensiun BUMN terus dilakukan. Bila tidak ada hambatan, kata Erick, proses hukum dugaan korupsi dana pensiun BUMN akan mulai diproses pada pekan depan.

"Jadi minggu depan kalau tidak ada ini (hambatan) akan kita serahkan," ucapnya.

Sebelumnya, Erick sempat menyatakan bahwa pihaknya akan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dana pensiun BUMN ke Kejagung pada September 2023. Namun, kini rencana pelaporan pun bergeser menjadi ke Oktober 2023.

Baca juga: Kasus Korupsi di Dapen Pelindo dan Upaya Bersih-bersih BUMN

Dia bilang, Kementerian BUMN telah memetakan kondisi setiap dana pensiun perusahaan pelat merah, yang kemudian dilakukan audit oleh BPKP untuk menetapkan dana pensiun mana yang terindikasi korupsi dan mana yang salah kelola.

Maka, setelah hasil audit BPKP tersebut rampung, Kementerian BUMN pun akan melanjutkan pelaporan ke Kejagung.

"Setelah diaudit kita bisa petakan mana yang fraud atau korupsi dan mana yang mismanagement. Ada dua nih, jangan salah. Baru didorong ke Kejagung," kata Erick saat ditemui usai acara Forum Sinergi BUMN-Swasta di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Senin (14/8/2023).

Baca juga: Kemenkeu: Industri Asuransi dan Dana Pensiun Punya Banyak Pekerjaan Rumah