Pengusaha Butuh Kepastian dalam Menjalankan Bisnis di Tahun Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya mengatakan, hal yang paling penting bagi para pengusaha ketika masuk ke tahun politik adalah kepastian. Di sisi lain, pengusaha dinilai membutuhkan kondisi politik yang stabil baik sebelum dan sesudah pemilihan demi menjalankan bisnisnya.

“Urusan siapa nanti (Pemilu) yang menang itu nomor dua, yang penting pengusaha dan investor mendapat kepastian,” kata Yunarto di Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Dia mengatakan, indikator paling simple untuk mengukur kestabilan politik, potensi konflik, goncangan, adalah kepuasan publik. Jika kepuasan publik terhadap pemerintah menjelang pemilu dalam kondisi buruk yakni di bawah 60 persen, pemilu disebut bakal berjalan kompleks.

Baca juga: Ekonomika Pemilu 2024

Yunarto bilang, saat ini secara psikologis Indonesia memiliki modal yang kuat dalam menghadapi Pemilu di bandingkan 2014. Hal ini karena tingkat kepuasan mencapai 70 persen, yang artinya potensi konflik cukup kecil.

“Perut masyarakat kita tidak lapar, jadi kecenderungan konflik akibat politik itu kecil. Yang penting, siapa pun yang menang, kemungkinan besar adalah yang bicara mengenai keberlanjutan,” kata dia.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengatakan hal yang sama. Menurut dia, hal terpenting bagi pengusaha adalah stabilitas. Dia mengaku optimis bahwa tahun politik mendatang akan minim konflik, dengan kondisi makroekonomi saat ini yang cukup baik.

Baca juga: Ekonom: Pemilu Bakal Bawa Pertumbuhan Tingkat Konsumsi

“Yang penting bagi pengusaha dan yang ingin kami lihat adalah stabilitas. Jadi kalau ditanya perasaan pengusaha bagaimana, kami cukup optimis, karena kami melihat kondisi makro ekonomi dalam posisi yang baik,” jelas dia.

Di sisi lain, dia menilai kepuasan publik kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebesar 70 persen, memberikan signal baik. Ini ditambah dengan visi calon pemimpin baru yang juga inline, dan supportif dengan agenda reformasi sktruktural saat ini.

“Dengan kata lain, mereka mau melanjutkan reformasi struktural ini. Kalau kita lihat ekpektsi dari demokrasi ini lebih mature dari pemilu sebelumnya dimana pemilih di Indonesia berada di rentang usia 22-30 tahun,” ungkapnya.

Baca juga: Menakar Dampak Belanja Caleg Pemilu 2024 ke Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Namun, Shinta mewaspadai adanya kemungkinan calon pemimpin yang menebarkan kebijakan populis, atau pendekatan politik atas nama rakyat yang semata ingin menarik pendukung saja.

“Dobrakan seperti itu, kita harus berhati-hati, apakah dobrakan itu sesuai untuk membantu dunia usaha atau agar mendapat banyak pendukung?,” ungkapnya.

Shinta berharap pemimpin kedepannya mampu bekerja lebih keras untuk membawa Indonesia menjadi negara high income sebelum bonus demografi berakhir. Selain itu, tren ekonomi global seperti industri 4.0, digitalisasi ekonomi, dan perubahan iklim juga diharapkan dapat terus digaungkan dan mendukung agenda pertumbuhan dan transformasi ekonomi saat ini.

Baca juga: Luhut: Investasi Tidak Boleh Berhenti Hanya Karena Pemilu