Pemberian HGU 190 Tahun untuk Investor di IKN Diprotes, Menteri PPN: Itu Tidak Sekaligus, tapi Bertahap

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menanggapi kritik mengenai aturan pemberian izin hak guna usaha (HGU) hingga maksimal 190 tahun untuk para investor di IKN Nusantara.

Aturan ini masuk dalam revisi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) yang hari ini, Selasa (3/10/2023), disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada dan diarahkan kepada kami. Misalnya yang paling hot itu kan soal tanah, di mana tanah disebutkan itu diberikan 95 tahun dan kemudian dapat diperpanjang lagi 95 tahun," ujarnya saat konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Suharso menjelaskan, dalam revisi UU IKN, HGU untuk para investor di IKN tidak serta-merta langsung diberikan 190 tahun, melainkan diberikan secara bertahap.

Baca juga: DPR Setujui RUU IKN, Menteri PPN: Ini Pertama Kali RI Punya UU Khusus tentang Ibu Kota Negara

Adapun pada Pasal 16A revisi UU IKN disebutkan, HGU di IKN ini diberikan dalam 2 siklus, yaitu pada siklus pertama jangka waktu paling lama 95 tahun.

Kemudian HGU dapat diberikan kembali untuk siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun. Namun pemberian izin HGU di siklus kedua ini tentu berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi tertentu.

Kemudian pada bagian Penjelasan dalam revisi UU IKN disebutkan, dalam setiap siklusnya jangka waktu izin HGU di IKN diberikan dalam 3 tahapan.

Ketiga tahapan tersebut yaitu pemberian hak untuk jangka waktu paling lama 35 tahun, perpanjangan hak untuk jangka waktu paling lama 25 tahun, dan pembaruan hak untuk jangka waktu paling lama 35 tahun.

"Jadi kalau di dalam penjelasannya itu, disebutkan bahwa itu tidak secara otomatis sekaligus, tetapi secara bertahap," tukasnya.

Diberitakan sebelumnya, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menilai pemerintah dan DPR berupaya "menggelar karpet merah" yang lebih istimewa untuk pemodal, melalui revisi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) yang tengah didorong di parlemen.

Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika, menganggap, upaya revisi itu dilakukan secara diam-diam karena terdapat tendensi untuk mengobral hak guna usaha (HGU) dan hak guna bangunan (HGB) untuk para pemodal di IKN Nusantara.

Baca juga: Jokowi: Investasi di IKN Tidak akan Sia-sia

"Untuk memastikan proses-proses pengadaan tanah dan pemberian hak atas tanah dalam bentuk HGU dan HGB dalam siklus selama 190 dan 180 tahun," kata Dewi dalam diskusi peringatan Hari Tani 2023 yang diselenggarakan KPA secara virtual, Minggu (24/9/2023).

"Mereka ingin menaikkan level PP (Peraturan Pemerintah) dan Perpres (Peraturan Presiden) ke level undang-undang, untuk memastikan 190 tahun HGU dan 180 tahun HGB dapat dijalankan," lanjut dia.

Dewi menegaskan, HGU dan HGB yang berdurasi nyaris dua abad untuk swasta itu mengkhianati konstitusi dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria yang memberi amanah agar tanah negara dimanfaatkan untuk seluas-luasnya kepentingan rakyat.

KPA juga menilai, kebijakan tersebut menerabas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 terkait pemberian konsesi sekaligus di muka, bahwa pemberian hak atas tanah sekaligus di muka (pemberian hak, perpanjangan dan pembaruannya) berupa 95 tahun HGU, 80 tahun HGB dan 70 tahun hak pakai melanggar UUD 1945.

Kebijakan ini dianggap lebih buruk dibandingkan undang-undang agraria zaman kolonia (Agrarische Wet 1870) yang memberikan hak konsesi perkebunan kepada investor/perkebunan kolonial paling lama 75 tahun.

"Kebijakan dan praktik-praktik inkonstitusional agraria di atas disebabkan oleh implementasi ekonomi politik yang tidak lain dan tidak bukan mengabdi pada kapitalisme," tegas Dewi.

Baca juga: Mendadak Batuk, Erick Thohir Bandingkan Udara Jakarta dengan IKN