Imbas Perang, Bank Sentral Israel Lepas Cadangan Devisa Rp 468 Triliun

TEL AVIV, KOMPAS.com - Bank sentral Israel berencana menjual cadangan devisa sebesar 30 miliar dollar AS atau sekitar Rp 468 triliun (asumsi kurs Rp 15.600 per dollar AS).

Langkah ini dilakukan untuk menstabilkan kembali mata uang Israel, shekel, yang anjlok pasca serangan Hamas diluncurkan pada Sabtu lalu.

Melansir CNBC, mata uang shekel melemah 1,63 persen ke level 3,90 shekel per dollar AS. Ini menjadi level terendah shekel dalam kurun waktu 7 tahun terakhir.

Baca juga: Rupiah Tertekan Terimbas Konflik Israel-Palestina

AP via Sky News Asap mengepul akibat ledakan akibat serangan udara Israel di Jalur Gaza pada Sabtu (7/10/2023). Sebanyak 198 warga Palestina dilaporkan tewas dalam serangan balasan Israel ke Jalur Gaza.

"Bank sentral akan melakukan operasi pasar selama beberapa waktu mendatang untuk mengurangi volatilitas nilai tukar shekel dan untuk menyediakan likuiditas yang diperlukan agar pasar dapat terus berfungsi dengan baik," tulis bank sentral, dalam keterangan resmi, dikutip dari CNBC, Senin (9/10/2023).

Selain itu, bank sentral Israel juga akan menambah likuiditas di pasar uang sebesar 15 miliar dollar AS atau Rp 234 triliun.

Operasi pasar ini akan dilakukan mekanisme pasar, atau transaksi di mana dua valuta asing ditukarkan melalui pembelian atau penjualan secara spot dan penjualan atau pembelian kembali secara forward.

"Bank of Israel akan terus memonitor perkembangan ke depan, memantau seluruh pasar, dan mengambil tindakan dibutuhkan dengan berbagai alat yang dimiliki," tulis bank sentral Israel.

Baca juga: Indonesia Ternyata Rutin Impor Produk Israel, Apa Saja?

Profesor ekonomi Tel Aviv University Eckstein menilai, pelemahan shekel tidak terlepas dari kekhawatiran pasar terhadap situasi saat ini.

Seiring dengan eskalasi konflik, pasar memutuskan untuk melepas kepemilikan atas aset terkait dengan shekel guna mengurangi risiko.

"Mata uang Israel akan terdepresiasi karena penduduk Israel dan warga negara asing akan mengurangi kepemilikan aset terkait Israel seiring dengan risiko ekonomi Israel yang meningkat," ujar dia.