Menperin Minta Industri Besi dan Baja Dukung Rencana Dekarbonisasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita meminta industri besi dan baja mendukung rencana aksi dekarbonisasi di sektor industri.

Agus mengatakan, hal tersebut seiring dengan target Kemenperin untuk mencapai Net Zero Emissions (NZE) di sektor industri pada 2050, atau 10 tahun lebih cepat dari target nasional.

"Kita tahu bahwa The Indonesia Iron & Steel Industry Association (IISIA) memiliki visi yang sangat jauh ke depan, yaitu mengembangkan industri baja yang berdaya saing dan ramah lingkungan," kata Agus saat Pengukuhan Pengurus IISIA periode 2023-2025 dikutip dari laman resmi Kemenperin, Senin (23/10/2023).

"Mudah-mudahan Pengurus IISIA dapat menjalankan dengan baik program kerja yang sudah dibuat dan berkolaborasi dengan Kemenperin dalam memajukan Industri Baja Nasional dan mewujudkan visi tersebut,” lanjutnya.

Baca juga: RI Butuh Rp 749,6 Triliun Per Tahun untuk Dekarbonisasi

Agus mengatakan, Industri baja menjadi salah satu sektor yang cukup diperhatikan dalam rencana aksi dekarbonisasi, dan isu mengenai energi terbarukan yang ramah lingkungan yang menjadi tantangan bagi industri baja.

Ia mengatakan, Kemenperin terus berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui pelaksanaan berbagai program dan kebijakan strategis untuk melindungi sekaligus mengembangkan industri baja nasional serta meningkatkan daya saing industri.

"Kebijakan-kebijakan ini dapat menarik investasi baru dan ekspansi di sektor industri baja serta meningkatkan harmonisasi antara industri baja dari hulu hingga hilir," ujarnya.

Lebih lanjut, Agus mengatakan, di tengah kondisi perekonomian global yang melambat, industri logam dasar tumbuh sebesar 11,49 persen (y-on-y) didorong peningkatan permintaan ekspor produk baja dan ferronickel.

"Sementara perkembangan neraca perdagangan produk baja tahun 2023 juga cukup menggemberikan. Selama periode triwulan I – 2023, terjadi surplus 3,15 miliar dolar AS, naik 14,6 persen dibandingkan pada periode yang sama di tahun 2022 dengan nilai surplus 2,75 miliar dolar AS," ucap dia.

Baca juga: RI Terima Peta Jalan Dekarbonisasi dari UNDP

Biaya dekarbonisasi

Sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengemukakan berdasarkan Skenario Dekarbonisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Indonesia membutuhkan investasi senilai Rp 749,6 triliun per tahun untuk dekarbonisasi. Untuk memenuhi kebutuhan ini, seluruh sumber pendanaan akan diusahakan oleh pemerintah.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas), Suharso Monoarfa menjelaskan transisi energi merupakan langkah kunci yang dengan sendirinya akan meninggalkan cara-cara konvensional dan menciptakan peluang ekonomi yang lebih baik.

“Mungkin secara finansial feasiblity itu mahal tetapi negara atau pemerintah akan melihatnya dari sisi kelayakan ekonomi karena (transisi energi) bersentuhan dengan seluruh sektor pembangunan. Dengan demikian perhitungannya jauh lebih adil,” ujarnya dalam acara Energy Transitions Conference & Exhibition dan Anugerah DEN 2023 di Jakarta, Rabu (18/10/2023).

Baca juga: Menperin Targetkan Nol Emisi Karbon di Sektor Industri 2050