Anak Buah Sri Mulyani Akui Banyak Aset Negara di Jakarta yang Diserobot

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengakui, masih banyak aset negara atau barang milik negara (BMN) di wilayah DKI Jakarta yang dikuasai oleh pihak lain.

Hal itu disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Rionald Silaban. Ia tidak membeberkan aset mana saja yang dikuasai, namun diakui pemerintah kesulitan untuk mengatasi hal tersebut.

"Berdasarkan laporan yang saya terima dari kawan-kawan dan diskusi saya dalam beberapa orang, ternyata di Jakarta ini banyak aset BMN, dan saya engga usah sebutin tempatnya, unfortunately terhadap aset-aset BMN itu bisa dilakukan pendudukan dan kita sulit menertibkannya," tutur dia, dalam diskusi virtual, Senin (23/10/2023).

Baca juga: Sri Mulyani: Aset Negara Harus Bekerja Keras...

Rionald mengatakan, permasalahan tersebut menjadi penting untuk segera diselesaikan. Apalagi, pemerintah akan memindahkan Ibu Kota Negara ke Nusantara, sehingga pencatatan terhadap BMN di DKI Jakarta diperlukan guna menghitung potensi keuntungan negara dari pengelolaan aset yang optimal.

"Apakah aset yang kita miliki ini memiliki suatu dampak kalau kita duduk bersama-sama Pemda DKI, sehingga bisa membantu Pemda DKI untuk mengeluarkan rekonfigurasi when need it," tuturnya.

Lebih lanjut Rionald meminta kepada Pemda untuk mengikuti rancangan operasional yang sudah disiapkan menjelang kepindahan ke IKN. Dengan demikian, pemerintah dapat meminimalkan upaya akuisisi BMN yang dilakukan oleh pihak non-pemerintah.

"Kita juga mencoba melihat apakah perpindahan itu dan kapan serta berapa perpindahan itu akan menimbulkan dampak signifikan terhadap sosial dan ekonomi. Ini yang juga perlu kita lihat bersama-sama," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui, masih terdapat banyak aset negara yang belum dikelola secara optimal. Padahal, aset-aset itu berada di wilayah staregis dan berpotensi memberikan nilai tambah kepada negara.

Bendahara negara menjelaskan, temuan itu didapat dari pelaksanaan inventarisasi dan revaluasi aset negara oleh DJKN Kemenkeu. ugas itu dijalankan untuk menentukan apakah aset-aset negara sudah dioperasikan maksimal, baik secara nilai atau fungsi.

Baca juga: Satgas BLBI Sita 3 Aset di Jakarta Senilai Rp 111,20 Miliar

"Sering yang muncul di masyarakat ada gedung di daerah strategis tapi kosong atau bahkan dijadikan gudang, sehingga dia tidak memunculkan opportunity cost atau nilai tambah yang harusnya bisa dumuculakn dari aset-aset strategis," tutur Sri Mulyani, dalam Malam Penganugerahan The Asset Manager 2023, di Jakarta, Selasa (17/10/2023).

Bukan hanya aset berupa gedung, pemanfaatan yang belum optimal juga terjadi pada aset negara berupa tanah. Sri Mulyani menyebutkan, banyak lahan negara yang dibiarkan kosong, sehingga pada akhirnya ditempati oleh pihak yang tidak berkepentingan.

"Atau kemudian ingin menyerobot," ujarnya.

Temuan-temuan itu disayangkan oleh Sri Mulyani. Pasalnya, pemerintah telah mengucurkan anggaran belanja untuk mendapatkan aset, namun tidak memberikan output kepada negara. Alih-alih mendapatkan keuntungan, aset negara yang tidak dikelola secara optimal justru memberatkan kas negara, dengan diperlukannya biaya pengelolaan.

Baca juga: Nasib Aset Negara, Ada yang Jadi Gudang hingga Diserobot Orang