Pemerintah Sudah Tarik Utang Rp 203,6 Triliun, Sri Mulyani: Turun Drastis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, realisasi pembiayaan utang pemerintah mencapai Rp 203,6 triliun hingga Oktober 2023. Nilai ini jauh lebih rendah dari target yang ditetapkan dalam APBN 2023 atau realisasi periode yang sama tahun lalu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dalam APBN 2023 sebenarnya pagu pembiayaan utang pemerintah sebesar Rp 696,3 triliun. Dengan demikian, realisasi pembiayaan yang dilakukan pemerintah baru mencapai 29,2 persen.

"Artinya kita hanya merealisir kurang dari 30 persen yang ada dalam UU APBN," kata dia, dalam konferensi pers APBN KiTa edisi November 2023, Jumat (24/11/2023).

Baca juga: Data Teranyar, Utang Luar Negeri Indonesia Susut Jadi Rp 6.180 Triliun

Selain itu, jika dibandingkan dengan tahun lalu realisasi pembiayaan utang pemerintah turun signifikan. Tercatat pada periode Januari-Oktober 2022 pemerintah melakukan pembiayaan utang sebesar Rp 507,3 triliun. Dengan demikian, realisasi pembiayaan utang tahun ini turun 59,9 persen secara tahunan.

"Turun cukup drastis," ujarnya.

Secara lebih rinci, pembiayaan utang pemerintah utamanya berasal dari penerbitan surat berharga nasional (SBN). Sri Mulyani menyebutkan, realisasi penerbitan SBN mencapai Rp 185,4 triliun. Nilai ini baru mencapai 26 persen dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp 712,9 triliun.

"Ini artinya turun drastis dari tahun lalu yang mencapai Rp 500,3 triliun, turunya 62,9 persen dari sisi penerbitan SBN neto," tutur dia.

Baca juga: Cadangan Devisa RI Turun Lagi, buat Bayar Utang Pemerintah dan Stabilkan Rupiah

Sementara itu, pembaiyaan yang berasal dari pinjaman realisasinya mencapai Rp 18,2 triliun. Nilai ini sebenarnya jauh lebih tinggi dari pagu APBN, yakni sebesar negatif Rp 16,6 triliun, dan melesat 159,7 persen dari tahun lalu yang mencatat pembiayaan Rp 7 triliun.

"Dari sisi pinjaman luar negeri, kita dalam hal ini di dalam APBN memang diperkirakan turun namun realisasinya mencapai Rp 18,2 triliun," katanya.

Menurutnya, perkembangan pembiayaan utang itu menunjukan pengelolaan yang baik oleh pemerintah. Di tengah kondisi perekonomian global yang tidak menentu, ditandai tingginya suku bunga acuan bank sentral, pengelolaan utang yang baik menjadi sangat diperlukan.

"Kita sikapi dengan pengelolaan yang lebih hati-hati, issueance harus ditentukan secara situasi, sehingga kita tidak terekpos dengan suku bunga yang melonjak tinggi," ucapnya.

Baca juga: Jokowi Pangkas Penarikan Utang Pemerintah Jadi Rp 421,21 Triliun