Jokowi Minta Utang ke Bulog Rp 16 Triliun Dilunasi, Sri Mulyani: Kita Bayar Setelah Audit BPKP

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk melunasi tahihan ke Perum Bulig sebesar Rp 16 triliun. Tagihan tersebut terkait dengan pengadaan berasa dalam Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Menanggapi hal tersebut, Sri Mulyani mengatakan, pihaknya akan melakukan pembayaran tagihan tersebut setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Tagihan Bulog mekanisme kita dengan Bulog dan Bapanas kita akan lakukan pembayaran setelah ada audit BPKP," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers PDB Kuartal III 2023 serta Stimulus Fiskal di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (6/11/2023).

Baca juga: Sri Mulyani Beri Reward ke Pemda yang Berhasil Tekan Inflasi

Sri Mulyani mengatakan, akan meminta BPKP untuk melakukan audit lebih cepat agar utang Bulog dapat segera dilunasi.

Menurut dia, audit yang akan dilakukan BPKP tidak akan ada hambatan. Selain itu, Bulog dan Bapanas bisa mendapatkan anggaran dari impor beras dan operasi pasar.

"Ini harusnya tidak ada masalah. Bulog Bapanas bisa dapat anggarannya dari impor beras dan operasi pasar menggunakan dana perbankan yang kemudian akan kita bayar," ujarnya.

Dilansir Kontan.co.id, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk melunasi tagihan ke Perum Bulog sebesar Rp 16 triliun.

Tagihan tersebut berkaitan dengan pengadaan beras dalam memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP).

"Tadi arahan Presiden, Menteri Keuangan diminta segera melunasi tagihan Bulog yang terakumulasi Rp 16 triliun," kata Airlangga di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/11/2023).

Ia mengatakan, Bulog memerlukan tambahan anggaran untuk pengadaan beras untuk tahap pertama Rp 7,9 triliun. Kemudian ditambah pengadaan tahap kedua Rp 8,4 triliun dan biaya untuk distribusi dan lainnya sekitar Rp 2,8 triliun.

Selain pelunasan tagihan ke Bulog, rapat terbatas yang digelar di Istana Negara Senin (6/11), Presiden Jokowi juga menyetujui bantuan pangan beras akan diperpanjang hingga Juni 2024.

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi RI Meleset dari Target, Ini Respons Sri Mulyani

Adapun besaran bantuan masih akan sama yakni 10 kilogram per keluarga penerima manfaat (KPM). Airlangga mengatakan, KPM bantuan pangan tahun depan sebanyak 22.004.077 penerima manfaat.

"Pak Presiden setuju, untuk 2024 akan diberikan dari Januari sampai Juni," kata Airlangga.

Airlangga menjelaskan, penyaluran bantuan pangan tahap dua yakni September hingga November kini terealisasi sebesar September 94,95 persen untuk bulan September, Oktober 94,89 persen, dan periode November 18,45 persen.

Selain bantuan pangan beras, pemerintah juga memberikan bantuan pangan untuk keluarga rawan stunting (KRS). Dimana untuk bantuan pangan berupa daging ayam dan telur ayam juga dilanjutkan pada tahun depan untuk 1,4 juta penerima manfaat di 7 provinsi.

Baca juga: Bulog Sudah Kontrak 1 Juta Ton Beras Impor