Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sri Mulyani Beri "Reward" ke Pemda yang Berhasil Tekan Inflasi

Kompas.com - 06/11/2023, 11:48 WIB
Elsa Catriana,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memberikan apresiasi kepada 34 Pemerintah Daerah yang berhasil menekan angka inflasi di wilayahnya. Reward tersebut dalam bentuk insentif fiskal jutaan rupiah.

Total dana insentif yang digelontorkan pemerintah sepanjang tahun ini mencapai Rp 1 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, insentif tersebut diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah ditetapkan untuk belanja negara di tahun 2023.  Insentif ini diharapkan bisa digunakan Pemda untuk mengentaskan kemiskinan yang ekstrem dan penurunan stunting.

Baca juga: Dollar AS Hantam Mata Uang Global, Sri Mulyani: Rupiah Relatif Lebih Baik

"Kita mempunyai beberapa aspek untuk memberikan reward ini ke beberapa daerah. Seluruh provinsi dalam hal ini, walaupun agak naik inflasinya, ini masih diklaimnya membaik. Saya harap di tengah dunia sedang bergejolak, Indonesia masih mampu stabil. Sehingga insentif ini diharapkan dapat terus digunakan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting," ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (6/11/2023).

Sementara itu Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman mengungkapkan, ada empat indikator penilaian Pemda yang mendapatkan reward itu.

Pertama tingkat inflasi yang merupakan capaian hasil dari upaya mengatasi inflasi daerah. Indikator kedua adalah bagaimana Pemda melakukan 9 upaya yang menunjukkan bisa mengatasi inflasi pangan.

Selanjutnya indikator ketiga adalah kepatuhan yang menunjukkan jumlah laporan harian yang disampaikan Pemda dalam inflasi pangan dan kabupaten kota. Sementara indikator terakhir adalah rasio realisasi belanja inflasi terhadap total anggaran belanja daerah.

Luky menambahkan, sepanjang 2023 pemerintah sudah memberikan insentif fikskal sebanyak 2 kali untuk penekanan inflasi. Total pagu yang digelontorkan di tahap pertama sebanyak Rp 660 miliar dan tahap kedua sebesar Rp 340 miliar.

"Di tahap terakahir ini di tahun 2023 ini alokasi yang diberikan adalah sebesar total Rp 340 miliar dengan alokasi tertinggi sebesar Rp 11,9 miliar, yang terendah sebesar Rp 8,6 miliar dan dengan demikian total insentif fiskal untuk ini atau berjalan kategori inflasi adalah sebesar Rp 1 triliun," ungkap Luky.

Menurut dia, dengan adanya insentif fiskal ini menunjukan pemerintah berhasil menciptakan iklim kompetisi yang baik antar daerah dalam meningkatkan kinerjanya sepanjang tahun anggaran 2023.

Baca juga: BI Prediksi Inflasi Akhir Tahun Mencapai 3 Persen


Hal itu lantaran ada beberapa daerah yang di periode pertama mendapatkan insentif fiskal dan tetap mendapatkan insentif fiskal di periode kedua.

"Insentif fiskal 2023 ini akan kami Salurkan sekaligus setelah Pemda menyampaikan laporan rencana penggunaan periode tiga. Pemda penerima insentif fiskal juga wajib melaporkan penyerapan insentif paling lama juni 2024 agar tidak dikenakan DBH atau pajak," jelasnya.

Luky juga mengimbau kepada daerah perima insentif fiskal agar penggunaannya difokuskan untuk mendanai kegiatan yang sesuai dengan prioritas seperti pendukung penuruna inflasi, penurunan stanting, penghapusan eksim serta peningkatan investasi.

Adapun daerah yang mendapatkan insentif fiskal di antaranya, Kabupaten Aceh Singkil Rp 9,8 juta, Kota Sibolga Rp 9 juta, Kabupaten Banyuwangi Rp 9,1 juta, Kabupaten Banggai Rp 9,9 juta, Kabupaten Supiori Rp 9,5 juta, Kota Tidore Rp 10,6 juta.

Kemudian Kabupaten Bangka Selatan Rp 11,8 juta, Provinsi Sulawesi Barat Rp 8,6 juta hingga Kabupaten Pohuwato Rp 10,3 juta.

Baca juga: Menhub Lobi Sri Mulyani dan Airlangga untuk Bebaskan Pajak Impor Suku Cadang Pesawat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

OJK: Kredit Macet 15 'Fintech Lending' di Atas 5 Persen

OJK: Kredit Macet 15 "Fintech Lending" di Atas 5 Persen

Whats New
Semakin Banyak Negara Adopsi ETF, Minat Aset Kripto Bakal Kembali Meningkat

Semakin Banyak Negara Adopsi ETF, Minat Aset Kripto Bakal Kembali Meningkat

Whats New
Penyeludupan Benih Lobster, Menteri KKP: Triliunan Rupiah Harta Bangsa Ini Melayang...

Penyeludupan Benih Lobster, Menteri KKP: Triliunan Rupiah Harta Bangsa Ini Melayang...

Whats New
Izin Usaha Dicabut, TaniFund Belum Punya Tim Likuidasi

Izin Usaha Dicabut, TaniFund Belum Punya Tim Likuidasi

Whats New
Perkuat Ekosistem Perhajian, BPKH Akan Bentuk 'Subholding Company' Anak Usaha

Perkuat Ekosistem Perhajian, BPKH Akan Bentuk "Subholding Company" Anak Usaha

Whats New
Jadi Salah Satu Pengawas BP Tapera, Ini yang Bakal Dilakukan OJK

Jadi Salah Satu Pengawas BP Tapera, Ini yang Bakal Dilakukan OJK

Whats New
Bidik Pendanaan Rp 1 Triliun, CIMB Niaga Finance Tawarkan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar

Bidik Pendanaan Rp 1 Triliun, CIMB Niaga Finance Tawarkan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar

Whats New
Integrasi Infrastruktur Pipa Perlancar Penyaluran Gas ke Industri dan Komersial di Jateng

Integrasi Infrastruktur Pipa Perlancar Penyaluran Gas ke Industri dan Komersial di Jateng

Whats New
Soal Komisaris Pertamina, Stafsus Erick: Jangan Curiga-curiga Dulu Lah...

Soal Komisaris Pertamina, Stafsus Erick: Jangan Curiga-curiga Dulu Lah...

Whats New
80 Juta Pekerjaan Akan Hilang Imbas AI, Kemenko Perekonomian: Pekerjaan di Sektor Administrasi Rentan

80 Juta Pekerjaan Akan Hilang Imbas AI, Kemenko Perekonomian: Pekerjaan di Sektor Administrasi Rentan

Whats New
Kecepatan Internet RI Peringkat Bawah di ASEAN, Bisa Hambat Pengembangan Ekonomi Digital

Kecepatan Internet RI Peringkat Bawah di ASEAN, Bisa Hambat Pengembangan Ekonomi Digital

Whats New
Politisi Gerindra Siti Nurizka Jadi Komut Pusri, Stafsus Erick Thohir: Sudah Mundur dari Anggota DPR

Politisi Gerindra Siti Nurizka Jadi Komut Pusri, Stafsus Erick Thohir: Sudah Mundur dari Anggota DPR

Whats New
Lesu, Boeing Cuma Dapat Pesanan 4 Pesawat Baru pada Mei 2024

Lesu, Boeing Cuma Dapat Pesanan 4 Pesawat Baru pada Mei 2024

Whats New
Mulai Juli, Ini Perubahan Tanggal Tagihan dan Jatuh Tempo Paylater BCA

Mulai Juli, Ini Perubahan Tanggal Tagihan dan Jatuh Tempo Paylater BCA

Whats New
Kemenhub dan Kedubes AS Gelar Workshop Keamanan Kapal dan Pelabuhan

Kemenhub dan Kedubes AS Gelar Workshop Keamanan Kapal dan Pelabuhan

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com