Pertumbuhan Ekonomi RI Meleset dari Target, Ini Respons Sri Mulyani

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,94 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada kuartal III-2023. Realisasi ini lebih rendah dibanding proyeksi pemerintah, yakni sebesar 5,1 persen secara yoy.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui, angka realisasi pertumbuhan ekonomi yang diumumkan BPS lebih rendah dibanding dengan outlook yang kerap disampaikan oleh kementeriannya.

"Tentu kita melihat dari sisi 4,94 persen (pertumbuhan ekonomi) tadi kalau kita lihat dibandingkan dengan outlook yang selama ini biasanya Pak Febrio (Kepala BKF)," ujar dia, dalam konferensi pers, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (6/11/2023).

Baca juga: Membedah Sumber Pertumbuhan Ekonomi RI yang Tak Lagi 5 Persen

Konsumsi rumah tangga melambat

Menurutnya, angka pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah itu selaras dengan realisasi sumber pertumbuhan ekonomi utama, yakni konsumsi rumah tangga, yang lebih lambat dari prediksi pemerintah.

Dengan berbagai indikator yang menunjukan optimisme konsumer yang terjaga, pemerintah semula memproyeksi konsumsi rumah tangga dapat tumbuh lebih pesat.

Berdasarkan data BPS, konsumsi rumah tangga yang memiliki distribusi sebesar 52,62 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) tumbuh sebesar 5,06 persen secara tahunan pada kuartal III-2023.

Baca juga: Penyebab Ekonomi Indonesia Tumbuh di Bawah 5 Persen

Angka pertumbuhan ekonomi RI kuartal III-2023 ini memang lebih lambat dibanding kuartal sebelumnya yang mencapai 5,22 persen.

"Jadi kita melihat consumer confidence-nya tinggi, namun translation-nya kepada consumption itu ternyata tidak setinggi yang kita harapkan," kata dia.

"Ini perlu kita lihat pengaruhnya apa, apakah psikologis dengan kondisi El Nino, harga beras naik, dan berbagai faktor," sambung Sri Mulyani.

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 4,94 Persen pada Kuartal III 2023

Konsumsi pemerintah dan pertumbuhan investasi

Selain itu, Sri Mulyani juga mengomentari konsumsi pemerintah yang terkontraksi sebesar 3,76 persen. Ia menjelaskan, secara historis belanja pemerintah yang lebih besar memang baru akan terjadi pada kuartal terakhir tahun.

"Kalau kita lihat dari alokasi belanja yang ada kita masih ada untuk triwulan terakhir jadi belanja yang ada di dalam APBN masih ada Rp 1.978 triliun," tuturnya.

Di tengah perlambatan dan kontraksi pertumbuhan itu, pemerintah menyoroti kinerja positif pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi. Tercatat sumber pertumbuhan ekonomi meningkat 5,77 persen secara tahunan, lebih tinggi dari kuartal sebelumnya 4,63 persen secara tahunan.

Pertumbuhan investasi yang lebih pesat itu, dinilai merefleksikan kinerja positif industri manufaktur Tanah Air, yang selama beberapa bulan terakhir terus berada di level ekspansif.

"Ini mengkonfirmasi dengan industri manufaktur dan masuknya capital inflow, jadi ini masih sangat positive story dari Indonesia yang kita akan coba untuk jaga terus," ucap dia.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang meleset dari proyeksi, pemerintah masih berupaya untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen hingga akhir tahun 2023. Hal ini dilakukan melalui peluncuran paket kebijakan yang memuat beragam insentif dan bantuan sosial.