Bonus Demografi, Potensi yang Diabaikan

SEJAK 2012, Indonesia memiliki struktur penduduk yang sangat mendukung dan menguntungkan kinerja perekonomian.

Namun ironisnya, Indonesia yang seharusnya sudah mendapatkan keunggulan dan keuntungan dari sektor ketenagakerjaan malah terkesan membuang peluang dan potensi tersebut.

Tahun 2012 seharusnya menjadi tonggak awal kemajuan sumber daya manusia (SDM) karena pada 2012, Indonesia memasuki fase keuntungan demografi.

Saat itu, jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibanding jumlah penduduk usia tidak produktif atau dikenal dengan istilah Demographic Dividend, dalam istilah bahasa Indonesia biasa disebut Bonus Demografi.

Dari sisi SDM, Indonesia sudah memiliki modal yang sangat besar untuk membangun kinerja perekonomian ke arah jauh lebih baik.

Bonus Demografi bisa menjadi multiplier effect yang sangat besar terhadap kinerja perekonomi Indonesia.

Sebagai negara yang sedang berada dalam fase Demographic Dividend, maka seharusnya Indonesia memiliki kesempatan yang cukup besar untuk menjadikan penduduk usia produktif sebagai engine of growth.

Jumlah penduduk Indonesia usia produktif per Agustus 2023 menembus angka 147,71 juta. Jumlah ini dua kali lipat dari jumlah total penduduk Thailand.

Dengan jumlah penduduk usia produktif sebanyak itu, seharusnya Indonesia bisa menggerakkan perekonomian jauh melampaui seluruh negara anggota ASEAN.

Selain sebagai modal tenaga kerja, penduduk usia produktif juga menjadi ceruk pasar sangat besar untuk seluruh produk barang dan jasa yang dihasilkan dari proses perekonomian dalam negeri.

Namun sayangnya, sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sampai Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah menyiapkan secara serius untuk menyambut Bonus Demografi.

Presiden SBY yang menjabat dari 2004 sampai 2014, tidak menyentuh dan membahas masalah Bonus Demografi dalam visi misi pembangunan ekonominya.

Hal yang sama juga terjadi pada periode pemerintahan Presiden Jokowi. Pembangunan pada era Jokowi lebih banyak fokus pada pembangunan infrastruktur fisik, alih-alih membangun SDM Indonesia yang unggul.

Program pembangunan SDM pada periode pemerintahan Jokowi tercecer di banyak kementerian dan tidak fokus.

Program-program pembangunan kualitas SDM sangat tidak terarah dan terkesan spontanitas sebagai “penggugur” kewajiban semata.