Bonus Demografi, Potensi yang Diabaikan

Padahal program-program pembangunan SDM di era pemerintahan Jokowi sangat besar, namun sayangnya tidak mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas SDM Indonesia secara signifikan.

Pada akhirnya angka pengangguran, baik terbuka maupun terselubung masih sangat tinggi.

Pedang bermata dua

Bonus Demografi yang saat ini sedang dialami Indonesia ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi memiliki potensi sangat besar bagi perekonomian Indonesia, tetapi di sisi lain memiliki risiko yang juga tidak kalah besar.

Bonus Demografi bisa berakibat buruk, bahkan menjadi bencana kependudukan bagi kondisi kesejahteraan masyarakat Indonesia seperti yang dialami oleh Afrika Selatan dan Brasil.

Afrika Selatan dan Brasil bisa menjadi contoh nyata negara yang tidak mampu memanfaatkan Bonus Demografi secara optimal. Kedua negara itu gagal mendapatkan keuntungan dari Bonus Demografi.

Afrika Selatan sampai sekarang masih terjebak sebagai negara dunia ketiga yang belum mampu keluar dari permasalahan kemiskinan yang membelit penduduknya.

Sementara Brasil saat ini terjebak dalam midle trap income di mana ketimpangan ekonomi antarmasyarakat masih sangat tinggi, pendapatan masyarakat tidak bisa bertambah, serta tidak bisa keluar dari zona kelompok negara “midle income” untuk kemudian naik ke kelompok negara “high income”.

Banyaknya jumlah penduduk usia produktif membutuhkan sarana penyaluran bagi produktivitas.

Tersedianya lapangan pekerjaan yang layak (decent job) menjadi prasyarat utama untuk menjadikan Bonus Demografi berdampak positif bagi perekonomian nasional.

Jika lapangan pekerjaan yang layak tidak cukup tersedia, maka penduduk usia produktif akan menjadi beban tambahan bagi perekonomian dan pada akhirnya akan menjadi bencana kependudukan.

Kondisi ini akan diperparah semakin meningkatnya persaingan tenaga kerja seiring dengan semakin terbukanya perekonomian di antara negara anggota ASEAN plus India dan Tiongkok.

Semakin terbukanya kerja sama di antara negara-negara tersebut akan semakin mendorong sektor ketenagakerjaan masuk ke dalam mekanisme pasar bebas.

Tenaga kerja terdidik Indonesia akan bersaing secara langsung dengan tenaga kerja dari sembilan negara ASEAN ditambah India dan Tiongkok.

Padahal peringkat pembangunan manusia Indonesia masih kalah jauh dibandingkan dengan Singapura, Tiongkok, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand.

Dengan kata lain, sangat besar kemungkinan kualitas tenaga kerja terdidik Indonesia masih kalah dibandingkan dengan kelima negara tadi.