Kebijakan Fiskal Jadi Penjaga Stabilitas Ekonomi Indonesia di Tengah Tekanan Global

KOMPAS.com - Kebijakan fiskal memiliki peranan penting sebagai penjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan pertumbuhan ekonomi. 

Pemerintah Indonesia lewat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkomitmen melaksanakan reformasi struktural dalam meningkatkan daya saing di dunia lewat pembangunan infrastruktur, perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta penguatan institusi.

Pada beberapa forum kerja sama ekonomi internasional, Indonesia secara aktif berkontribusi dalam menetapkan agenda global dan menyelesaikan masalah global.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan bahwa Indonesia terus melanjutkan perjalanannya menjadi negara yang berpenghasilan tinggi atau high income country.

Baca juga: Sederet Insentif Pemerintah untuk Dorong Masyarakat Berpenghasilan Rendah Punya Rumah

"Ini bukanlah perjalanan yang mulus dan mudah, karena tidak ada seorang pun yang menjanjikan bahwa menjadi negara berpenghasilan tinggi itu akan muda. Namun, ini adalah sesuatu yang harus terus kita dukung dengan kebijakan institusi yang baik,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (8/12/2023).

Pada acara Annual International Forum on Economic Development and Public Policy (AIFED) ke-12 di Nusa Dua, Bali, Rabu (6/12/2023) sampai Kamis (7/12/2023), Sri Mulyani menjabarkan strategi Indonesia untuk pulih dari kesulitan akibat pandemi Covid-19.

Ia mengungkapkan bahwa cara melindungi ekonomi Indonesia adalah menggunakan kebijakan moneter dan fiskal.

Kemenkeu, kata Sri Mulyani, menggunakan kedua kebijakan tersebut dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Baca juga: Singapura dan China Merencanakan Kebijakan Bebas Visa Bersama Selama 30 Hari

"Pada saat yang sama, kami juga melihat dunia yang sangat terfragmentasi dengan perang teknologi dan fragmentasi geopolitik. Lingkungan global ini jelas memengaruhi pilihan kebijakan dan peluang bagi suatu negara," jelas Sri Mulyani.

Fragmentasi global, lanjut dia, menjadi stimulus terjadinya peningkatan nasionalisme dan populisme. Keduanya dipastikan akan memberikan tekanan besar di sisi fiskal.

"Karena pada akhirnya, fiskal, yaitu anggaran, merupakan cerminan dari aspirasi masyarakat, sehingga sentimen terhadap nasionalisme dan populisme pasti akan ditransmisikan ke dalam kebijakan fiskal," ucap Sri Mulyani.

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan bahwa banyak negara yang mengadopsi kebijakan fiskal tertentu yang sebenarnya mengakomodir banyak hal, seperti defisit yang tinggi ataupun utang yang tinggi.

Baca juga: PII Siap Jamin Utang Proyek di IKN yang Digarap Pemerintah Bersama Pengusaha

"Tapi kalau memang mereka masih mampu untuk memiliki utang yang tinggi," imbuhnya.

Menurut Sri Mulyani, kebijakan fiskal mampu bertahan terhadap tekanan yang datang dari guncangan global, baik itu dalam bentuk krisis keuangan global, pandemi, ataupun yang terbaru seperti perubahan iklim.

Ia mengungkapkan bahwa semua bentuk krisis tersebut harus dapat direspons oleh suatu negara.