Utang Pemerintah dari Pinjaman Melesat 388 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Realisasi penarikan utang pemerintah yang berasal dari pinjaman melonjak signifikan. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, hal itu merupakan bagian dari strategi pengelolaan pembiayaan pemerintah di tengah gejolak ketidakpastian global.

Berdasarkan data APBN KiTa, realisasi pembiayaan yang berasal dari pinjaman mencapai Rp 46,4 triliun sampai 12 Desember 2023. Nilai tersebut melesat 388,1 persen dibanding periode yang sama tahun lalu, yakni sebesar Rp 9,5 triliun.

Realisasi penarikan pinjaman itu juga jauh lebih besar dibanding target yang dipatok pemerintah dalam APBN. Dalam APBN 2023, alokasi pembiayaan yang berasal dari pinjaman neto ditargetkan sebesar negatif Rp 16,6 triliun.

Baca juga: Pemerintah Mulai Ngerem Utang, Sri Mulyani Beberkan Alasannya

"Pinjaman dalam hal ini, tahun lalu hanya Rp 9,5 triliun, tahun ini naik ke Rp 46,4 triliun, jadi ada kenaikan dari sisi pinjaman," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam konferensi pers APBN KiTa, dikutip Senin (18/12/2023).

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto menjelasakan, melesatnya penarikan utang yang berasal dari pinjaman merupakan bagian dari strategi pengelolaan pembiayaan pemerintah. Pemerintah memang tengah meminimalisir pembiayaan yang berasal dari instrumen surat berharga negara (SBN).

Alasannya tidak lain ialah tingkat suku bunga acuan global yang tinggi. Hal ini kemudian berimplikasi terhadap imbal hasil atau yield obligasi atau surat utang yang juga meningkat.

Baca juga: Data Terbaru, Utang Luar Negeri Indonesia Susut Jadi Rp 6.079 Triliun

Realisasi penarikan utang pemerintah yang berasal dari SBN memang mengalami penurunan yang signifikan. Tercatat realisasi penarikan utang yang berasal dari SBN sebesar Rp 298,6 triliun, turun 44,2 persen dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp Rp 534,8 triliun.

"(Kenaikan pinjaman) itu dalam rangka fleksibilitas dengan SBN, jadi kalau SBN yield-nya lagi naik, cost of fund mahal," kata Suminto.

"Kita bisa menarik pinjaman program, jadi kalau pinjaman program kan dari bilateral sama multilateral yang cost of fundnya lebih rendah," sambungnya.

Baca juga: Berapa Anggaran untuk Penjaminan Utang Kereta Cepat? Ini Kata Dirut PT PII

Meskipun meningkat, Suminto menilai, besaran nominal realisasi pembiayaan yang berasal dari pinjaman masih kecil. Apalagi jika dibandingkan nilainya dengan utang yang berasal dari SBN.

Kemenkeu memastikan, perkembangan penarikan utang, baik berasal dari pinjaman atau SBN, masih sesuai dengan rencana pemerintah. Pasalnya, secara keseluruhan realisasi pembiayaan utang yang nilainya sebesar Rp 345 triliun, turun 36,6 persen dari periode yang sama tahun lalu.

"Ini yang menggambarkan APBN makin sehat, karena defisitnya jauh lebih rendah dibandingkan rancangan awal dan dibandingkan tahun lalu," ucap Sri Mulyani.

Baca juga: Waspada Terlilit Utang Kartu Kredit, Ini Cara Menghindarinya