INACA Prediksi Jumlah Penumpang Pesawat 2023 Tak Capai Target

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia (INACA) memperkirakan jumlah penumpang pesawat domestik selama 2023 bakal di bawah target Kementerian Perhubungan (Kemenhub) karena beberapa hal.

Sekretaris Jenderal INACA Bayu Sutanto mengatakan, pihaknya memprediksi maskapai hanya akan melayani sekitar 70,8 juta penumpang tahun ini. Jumlah ini terdiri dari 66,8 juta pergerakan penumpang reguler dan 4 juta perkiraan jumlah pergerakan penumpang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

Prediksi tersebut di bawah target Kemenhub yang sebesar 74,7 juta pergerakan penumpang. Prediksi tersebut juga masih di bawah saat sebelum pandemi Covid-19 yang jumlahnya mencapai 79,5 juta pergerakan di 2019, namun sudah melebihi pergerakan penumpang domestik pada 2022 yaitu 56,4 juta pergerakan penumpang.

Baca juga: Kemenhub Temukan 3 Maskapai Langgar Batas Atas Tarif Pesawat

"Tidak tercapainya target jumlah pergerakan penumpang di tahun 2023 ini dikarenakan beberapa kendala yang masih dihadapi oleh industri penerbangan Tanah Air," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (19/12/2023).

Dia mengungkapkan alasan jumlah penumpang pesawat domestik 2023 tidak mencapai target karena jumlah pesawat yang beroperasi sedikit dan kondisi finansial maskapai masih belum pulih pasca-pandemi Covid-19.

Sebab dengan sedikitnya jumlah pesawat yang dioperasikan oleh maskapai ini berakibat pada berkurangnya jumlah kapasitas kursi yang disediakan oleh maskapai untuk penerbangan domestik.

Baca juga: Harga Tiket Pesawat Mahal, Menko Airlangga: Tidak Ada Pilihan Lain, Indonesia Negara Kepulauan

Pada 2019, jumlah pesawat yang beroperasi sekitar 650 unit dan pasca pandemi jumlah pesawatnya menyusut menjadi sekitar 450 unit.

Jumlah kapasitas kursi yang dapat disediakan pada 2019 mencapai 141,3 juta kursi sedangkan 2023 sampai dengan bulan Oktober berjumlah 67 juta kursi dengan tingkat keterisian pesawat 76 persen.

Menurutnya, berkurangnya jumlah pesawat ini dikarenakan beberapa hal yaitu kondisi supply chain bahan baku dan spareparts pesawat yang terganggu dengan bergejolaknya geopolitik di dunia seperti krisis Rusia-Ukraina dan Palestina-Israel.

Baca juga: Candaan Bom di Pesawat, Iseng Berujung Fatal

Stok spareparts pesawat di pasar internasional menipis sehingga untuk mendapatkannya maskapai harus memberi uang panjar atau membayar lunas di depan.

"Selain itu juga masih adanya beberapa aturan larangan dan pembatasan (LARTAS) importasi spareparts pesawat dari pemerintah sehingga mengakibatkan proses impor spareparts pesawat memakan waktu lama dengan biaya yang relatif besar, di mana hal tersebut tidak dilakukan di negara-negara lain," ungkapnya.

Sementara untuk kendala finansial maskapai, dia menjelaskan, saat pandemi Covid-19 jumlah penumpang pesawat menurun hingga 60 persen sehingga pendapatan maskapai juga menurun.

Baca juga: Daftar Kasus Penumpang Pesawat Bercanda soal Bom pada 2023

Namun di sisi lain biaya-biaya yang tetap harus dikeluarkan maskapai masih sangat besar yaitu untuk bayar sewa pesawat, biaya perawatan dan perbaikan pesawat serta biaya pengelolaan SDM dan yang lainnya.

Selain itu, finansial maskapai penerbangan juga terganggu karena tarif batas atas (TBA) yang ditetapkan pemerintah sejak 2019 sampai saat ini belum direvisi.

Padahal komponen-komponen untuk penyusunan tarif tersebut saat ini sudah berubah seperti harga avtur yang sudah naik serta semakin lebarnya perbedaan kurs mata uang rupiah dan dollar AS, di mana untuk membayar sewa pesawat, membeli sparepart dan kegiatan lainnya menggunakan dollar AS sedangkan pendapatan maskapai dari rupiah.

Baca juga: Kemenhub Perketat Pengawasan Pasca Kecelakaan Maut PO Handoyo di Tol Cipali

"Kendala-kendala tersebut selain mengakibatkan jumlah pesawat dan jumlah kursi yang disediakan maskapai berkurang, juga mengakibatkan konektivitas penerbangan ke beberapa daerah terganggu karena maskapai memilih terbang ke rute-rute yang menguntungkan saja," ucapnya.

Untuk itu, INACA sebagai asosiasi maskapai penerbangan nasional, mengajak semua pemangku kepentingan baik di operator, regulator dari kementerian dan lembaga, maupun penumpang untuk bersama-sama mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam bisnis penerbangan nasional.

Sehingga nantinya konektivitas transportasi udara membaik dan penerbangan sebagai tulang punggung transportasi di Indonesia dapat mempercepat pertumbuhan perekonomian nasional.

Baca juga: Kemenhub Masih Kaji Perpanjangan Rute LRT Jabodebek sampai Bogor