Dukung Dunia Usaha, Notaris Indonesia Perkuat Digitalisasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ikatan Notaris Indonesia (INI) memastikan akan memperkuat para notaris di Indonesia dalam pemanfaatan teknologi digital untuk peningkatan aktivitas profesinya.

Hal ini diungkapkan oleh Irfan Ardiansyah untuk merespons permintaan Ketua MPR Bambang Soesatyo yang meminta para notaris terus mengikuti perkembangan zaman dalam teknologi digital.

Irfan Ardiansyah bilang dengan pemanfaatan teknologi digital bukan hanya untuk peningkatan aktivitas profesinya saja, namun juga manfaatnya dirasakan oleh publik dan para pelaku usaha lainnya dalam hal keefisienan waktu.

”Notaris sendiri harus siap. Kita harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada,” ujar Ketua Umum Pengurus Pusat INI Irfan Ardiansyah seusai pelantikan dan pengukuhan pengurus baru INI periode 2023-2026 di Gedung Nusantara IV, Rabu (10/1/2024).

Baca juga: Hilirisasi Digital Bukan Semata Digitalisasi: Belajar dari Kesalahan Hilirisasi Migas

Bambang Soesatyo menyatakan, permintaan untuk mengikuti perkembangan zaman dalam teknologi digital itu bukan tanpa alasan. Namun lantaran transaksi ekonomi digital di Indonesia yang diproyeksikan ke depannya sangat tinggi.

Adapun Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memproyeksikan nilai transaksi ekonomi digital Indonesia akan terus tumbuh mencapai 360 miliar dollar AS atau sekitar Rp 5.364 triliun pada tahun 2030, seiring dengan posisi Indonesia yang menjadi pemain utama ekonomi digital di ASEAN.

Bambang mengatakan, notaris harus menyesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman, khususnya berkaitan dengan aktivitas yang menyangkut urusan perdata, seperti transaksi-transaksi yang dilaksanakan melalui sarana elektronik dan online atau digital.

Terutama melalui transformasi cyber notary, yakni pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mempermudah menjalankan tugas dan kewenangan, sekaligus memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dari Notaris.

”Cyber notary bukanlah disrupsi bagi eksistensi notaris konvensional. Cyber notary justru meningkatkan fungsi dan peran notaris konvensional dalam era digital. Cyber notary bahkan telah menjadi bagian penting dari keamanan dan ketahanan siber nasional,” tutur Ketua MPR yang akrab disapa Bamsoet ini.

Bamsoet melanjutkan, dewasa ini, perkembangan dan kemajuan teknologi dalam bidang hukum sudah diaplikasikan melalui berbagai langkah terobosan dan inovasi. Misalnya implementasi smart contract, di mana perjanjian kontrak secara elektronik dilakukan dalam sistem basis data block-chain yang menjalankan klausul kontrak secara otomatis.

Terkait hal itu, Irfan Ardiansyah menilai, para notaris di Indonesia tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, perlu dukungan pihak lain.

”Bagi kami itu tidak ada masalah. Tetapi itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa didukung pihak lain. Karena ini menyangkut ketersediaan jaringan telekomunikasi ke seluruh Indonesia,” tutur Irfan.

Menurut dia, kesiapan notaris untuk memperkuat digitalisasi dalam pengurusan dokumen dan lainnya juga patut didukung instrumen penunjang yakni infrastruktur jaringan. Jika tidak ada dukungan, para notaris di daerah terpencil akan kesulitan melaksanakan hal tersebut.

”Ini juga harus di-support oleh pemerintah. Kami sudah berkali-kali berdialog, apa saja yang perlu disiapkan. Digitalisasi tentu penting, apalagi melihat kondisi negara kita yang menyebar dan kepulauan,” kata dia.

Ia melanjutkan, terkait digitalisasi, kerahasiaan dan keamanan dokumen secara digital juga perlu dijaga. ”Makanya ini juga perlu melibatkan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) untuk kerahasiaan dokumen-dokumen, kami juga ingin secure. Karena perikatan yang kami tangani ini juga melibatkan para pelaku usaha, baik di dalam negeri ataupun overseas,” pungkasnya.

Baca juga: Transformasi Digitalisasi di Persimpangan