Kritik Reforma Agraria, Serikat Petani: Perusahaan Besar Punya Tanah Luas, Petani Bahkan Tak Punya Lahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Serikat Petani Indonesia mengkritik program pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) Reforma Agraria.

Reformasi agraria adalah program strategis nasional yang memiliki peran dalam upaya pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, serta penyelesaian konflik agraria, untuk mewujudkan ekonomi berkeadilan.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, Henry Saragih mengatakan, hingga saat ini penguasaan tanah masih mengalami ketimpangan, di mana perusahaan besar menguasai lahan lebih luas dibandingkan petani.

Baca juga: Debat Ke-4 Akan Bahas Agraria, Serikat Petani Minta Cawapres Soroti Petani Gurem dan Reforma Agraria

"Ketimpangan penguasaan tanah di mana perusahaan-perusahaan besar menguasai tanah dengan skala yang luas sekali, sementara mayoritas petani kita 60 persen adalah petani gurem, tidak punya lahan, bahkan tidak punya rumah," kata Henry saat dihubungi Kompas.com, Senin (15/1/2024).

Henry juga mengatakan, penggunaan lahan-lahan yang subur tidak digunakan untuk menanam tanaman pangan. Namun, ditanam tanaman untuk kebutuhan ekspor seperti kelapa sawit dan kayu untuk pembuatan kertas.

Ia mengatakan, lahan perkebunan sawit di Indonesia mencapai 16 juta hektar. Sementara, lahan untuk persawahan hanya 7,4 juta hektar.

"Jauh sekali. Jadi bukan karena petani kurang rajin berproduksi tetapi memang lahannya yang terbatas," ujarnya.

Berdasarkan hal tersebut, Henry berharap pemerintahan berikutnya dapat melakukan evaluasi terhadap program Reforma Agraria khususnya terkait pembagian 9 juta hektar tanah kepada rakyat.