Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Bakal Bagikan 700.000 Kompor Listrik ke Masyarakat Mampu

Kompas.com - 17/01/2024, 16:40 WIB
Elsa Catriana,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Dewan Energi Nasional (DEN) memastikan program kompor listrik induksi akan kembali dijalankan pada 2025, setelah sebelumnya sempat dihentikan.

Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (Sekjen DEN) Djoko Siswanto mengungkapkan, kompor induksi ini nantinya bukan lagi diberikan kepada masyarakat menengah ke bawah, tapi akan menyasar kepada masyarakat menengah ke atas hingga orang kaya.

"Nah, dimulailah transisi ini harusnya dari orang menengah ke atas, orang yang sudah mampu menggunakan kompor listrik," ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (17/1/2024).

Baca juga: Soal Program Bagi-bagi Rice Cooker, Kementerian ESDM: Ini Bukan Saingan Kompor Listrik

Ilustrasi memasak menggunakan kompor listrik. SHUTTERSTOCK/BRIZMAKER Ilustrasi memasak menggunakan kompor listrik.

Menurut dia, jika program itu dimulai dari masyarakat miskin, maka transisi energi tidak akan maju.

"Kalau dimulai dari masyarakat yang miskin, ya enggak mulai-mulai transisi, sampai sekarang angkanya rendah terus," kata Djoko.

Pemerintah pun menargetkan total unit kompor listrik yang diberikan mencapai 700.000 unit.

"Kita akan bagikan 500.000 sejenis kompor induksi untuk rumah tangga memasak. Ini untuk mengurangi impor LPG. Targetnya 700.000 kami yakin kalau tahun ini bisa distribusi 500.000, maka 700.000 kita juga cukup optimistis," ungkap Djoko.

Baca juga: Polemik Kompor Listrik, Jargas, dan MyPertamina, Pengamat: BUMN Energi Tidak Terkoneksi dengan Baik

Djoko menambahkan, keputusan mengenai kembali dijalankannya program kompor listrik gratis ini berdasarkan rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. 

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bulog Diminta Lebih Optimal dalam Menyerap Gabah Petani

Bulog Diminta Lebih Optimal dalam Menyerap Gabah Petani

Whats New
Empat Emiten Bank Ini Bayar Dividen pada Pekan Depan

Empat Emiten Bank Ini Bayar Dividen pada Pekan Depan

Whats New
[POPULER MONEY] Sri Mulyani 'Ramal' Ekonomi RI Masih Positif | Genset Mati, Penumpang Argo Lawu Dapat Kompensasi 50 Persen Harga Tiket

[POPULER MONEY] Sri Mulyani "Ramal" Ekonomi RI Masih Positif | Genset Mati, Penumpang Argo Lawu Dapat Kompensasi 50 Persen Harga Tiket

Whats New
Ketahui, Pentingnya Memiliki Asuransi Kendaraan di Tengah Risiko Kecelakaan

Ketahui, Pentingnya Memiliki Asuransi Kendaraan di Tengah Risiko Kecelakaan

Spend Smart
Perlunya Mitigasi Saat Rupiah 'Undervalued'

Perlunya Mitigasi Saat Rupiah "Undervalued"

Whats New
Ramai Alat Belajar Siswa Tunanetra dari Luar Negeri Tertahan, Bea Cukai Beri Tanggapan

Ramai Alat Belajar Siswa Tunanetra dari Luar Negeri Tertahan, Bea Cukai Beri Tanggapan

Whats New
Sri Mulyani Jawab Viral Kasus Beli Sepatu Rp 10 Juta Kena Bea Masuk Rp 31 Juta

Sri Mulyani Jawab Viral Kasus Beli Sepatu Rp 10 Juta Kena Bea Masuk Rp 31 Juta

Whats New
Sri Mulyani Jelaskan Duduk Perkara Alat Belajar Tunanetra Milik SLB yang Ditahan Bea Cukai

Sri Mulyani Jelaskan Duduk Perkara Alat Belajar Tunanetra Milik SLB yang Ditahan Bea Cukai

Whats New
Apa Itu Reksadana Terproteksi? Ini Pengertian, Karakteristik, dan Risikonya

Apa Itu Reksadana Terproteksi? Ini Pengertian, Karakteristik, dan Risikonya

Work Smart
Cara Transfer BNI ke BRI lewat ATM dan Mobile Banking

Cara Transfer BNI ke BRI lewat ATM dan Mobile Banking

Spend Smart
Suku Bunga Acuan Naik, Apa Dampaknya ke Industri Multifinance?

Suku Bunga Acuan Naik, Apa Dampaknya ke Industri Multifinance?

Whats New
Aturan Impor Produk Elektronik Dinilai Bisa Perkuat Industri Dalam Negeri

Aturan Impor Produk Elektronik Dinilai Bisa Perkuat Industri Dalam Negeri

Whats New
Cara Beli Pulsa melalui myBCA

Cara Beli Pulsa melalui myBCA

Spend Smart
Lima Emiten yang Akan Bayar Dividen Pekan Depan

Lima Emiten yang Akan Bayar Dividen Pekan Depan

Whats New
Pemerintah Dinilai Perlu Buat Formula Baru Kenaikan Tarif Cukai Rokok

Pemerintah Dinilai Perlu Buat Formula Baru Kenaikan Tarif Cukai Rokok

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com