Bukan Jepang, KCI Bakal Impor 3 KRL dari China Senilai Rp 783 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - PT KAI Commuter (KCI) resmi memesan 3 rangkaian Kereta Rel Listrik (KRL) dari China Railway Construction Corporation (CRRC) senilai Rp 783 miliar.

Padahal sebelumnya KCI dikabarkan akan mengimpor 3 KRL dari China setelah impor KRL bekas Jepang dilarang oleh pemerintah karena melanggar Peraturan Presiden (Perpres).

Adapun pemesanan 3 KRL impor ke China ini ditandai dengan penandatanganan Kontrak Kerjasama Pengadaan Sarana KRL Baru pada 31 Januari 2024 di Beijing, China oleh Direktur Utama KCI Asdo Artriviyanto.

Baca juga: Bos KCI: Jumlah Penumpang KRL Jabodetabek Sepanjang 2023 Hampir Menyamai Sebelum Pandemi

Tangkapan layar YouTube Kompas.com Direktur Utama PT KAI Commuter (KCI) Asdo Artriviyanto saat wawancara khusus Ngobrol Boss Kompas.com di Menara Kompas, Jakarta.

Asdo mengatakan, pada kontrak ini KCI memesan tiga rangkaian KRL baru tipe KCI-SFC120-V dari CRRC Sifang, China.

"Pengadaan sarana KRL baru ini merupakan pemenuhan atas jumlah sarana KRL sesuai dengan kebutuhan pelayanan pengguna Commuter Line Jabodetabek tahun 2024-2025 yang sudah mencapai hampir 1 juta pengguna per harinya," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (31/1/2024).

Asdo menyebut, pembelian 3 KRL impor ini dilakukan untuk penambahan kapasitas angkut dan mengganti sarana KRL yang akan dilakukan peremajaan atau retrofit oleh PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA sebanyak 4 rangkaian selama 2024.

Sarana KRL yang sudah memasuki masa peremajaan secara bertahap akan terus dilakukan penggantiannya dengan proses retrofit untuk menjaga kebutuhan operasional layanan KRL Jabodetabek dengan target 1,2 juta pengguna per hari pada 2025.

Baca juga: Rencana Naiknya Tarif KRL Jabodetabek, Bos KCI: Tunggu Tanggal Mainnya

Dia mengungkapkan, pengadaan KRL baru ini juga merupakan bagian dari pemenuhan sarana KRL Jabodetabek yang dibahas dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pada Juni 2023 yang juga dihadiri oleh Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, BPKP, PT INKA, dan stakeholder lainnya.