Bahlil Minta Perbankan Biayai Pengusaha untuk Bangun Smelter

Kompas.com - 14/02/2024, 17:56 WIB

Sakina Rakhma Diah Setiawan

Editor

Lihat Foto

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (2/2/2024). Pertemuan tersebut membahas perkembangan investasi di Indonesia salah satunya penambahan investasi perusahaan migas asal Italia, ENI senilai 16 miliar dolar AS untuk menambah produksi gas di Indonesia. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Spt.(ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers setelah meninjau proyekpembangunan smelter PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (20/6/2023).

Sumber Antaranews.com

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meminta perbankan nasional membiayai pengusaha nasional dalam membangun smelter atau fasilitas pengolahan hasil tambang bila ingin menekan investor dari China.

“Kasih tahu orang perbankan nasional kita agar segera membiayai para pengusaha nasional yang melakukan pembangunan smelter,” kata Bahlil setelah menggunakan hak suaranya di TPS 04 Duren Tiga Jakarta Selatan, Rabu (14/2/2024).

Bahlil mengatakan bahwa 80 persen dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel dimiliki oleh orang Indonesia.

Dokumentasi/Sekretariat Presiden Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers setelah meninjau proyekpembangunan smelter PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (20/6/2023).

Akan tetapi, kata dia, para pengusaha Indonesia nantinya menjual hasil pertambangan tersebut kepada para pemilik smelter.

“Siapa yang punya smelter? Investor. Kenapa investor China paling banyak? Karena dia yang menyiapkan pembiayaannya,” kata Bahlil.

Oleh karena itu, tutur dia melanjutkan, apabila ingin Indonesia yang mengolah hasil tambang tersebut, maka dibutuhkan pembiayaan dari perbankan nasional.

“Pakai perbankan, karena itu bukan intervensi dana APBN,” kata Bahlil.

Pernyataan tersebut ia sampaikan terkait dengan ekonom Faisal Basri yang menyebutkan bahwa hilirisasi nikel di dalam negeri sesat dalam Diskusi Indef "Tanggapan Terhadap Debat Pemilu Kelima", Senin (5/2/2024).

Faisal menilai keuntungan dari hilirisasi hanya dinikmati oleh negara asing seperti China. Pernyataan tersebut berdasarkan banyaknya investasi dari perusahaan asing yang mengolah sumber daya alam tersebut.

"Siapa yang nikmati pengusaha 100 persen Tiongkok, labanya ya 100 persen ke Tiongkok," kata Faisal.