Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Realisasi Pendapatan APBN Tembus Rp 215,5 Triliun, Bea Cukai Sumbang Rp 22,9 Triliun

Kompas.com - 27/02/2024, 13:02 WIB
Nethania Simanjuntak,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Hingga Ferbuari 2024, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia terlihat menunjukkan tren positif. Angkanya bahkan merangkak naik dari kinerja pada 2023.

Berdasarkan data per 31 Januari 2024, target pendapatan yang masuk adalah sebesar Rp 215,5 triliun atau sekitar 7,7 persen dari target APBN. Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp 184,2 triliun atau sekitar 5,5 persen dari target APBN.

Dengan demikian, anggaran mengalami surplus Rp 31,3 triliun atau sekitar 0,14 persen dari total produk domestik bruto (PDB) nasional.

Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Encep Dudi Ginanjar menegaskan, ekonomi Indonesia tetap persisten, tangguh, dan optimistis di tengah pertumbuhan global yang melambat akibat tekanan fiskal dan ketidakpastian ekonomi.

Baca juga: KPK Sita Mustang GT350 H dan 7 Bidang Tanah Milik Eks Pejabat Bea Cukai Andhi Pramono

“Dengan kinerja APBN yang on-track, optimistis, dan didukung oleh permintaan domestik yang kuat, konsumsi yang stabil, dan investasi yang mendukung kelangsungan aktivitas ekonomi, kami juga optimistis perekonomian Indonesia dapat terus tumbuh,” ujar Encep melalui keterangan persnya, Selasa (27/2/2024).

Kinerja APBN yang baik akan terus diupayakan untuk memberikan stimulus bagi perekonomian nasional. Salah satu caranya, dengan mendorong akselerasi transformasi ekonomi yang lebih inklusif, hijau, dan berkelanjutan.

Dari segi penerimaan kepabeanan dan cukai hingga 31 Januari 2024, bea cukai telah mengumpulkan Rp 22,9 triliun atau sekitar 7,1 persen dari target APBN. Meskipun terjadi penurunan sebesar -5,0 persen secara year-on-year (YoY), pola realisasi masih sejalan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Rincian penerimaan bea cukai yang mencapai Rp 17,9 triliun, yaitu bea masuk Rp 3,9 triliun serta bea keluar Rp 1,2 triliun. Penerimaan dari cukai bahkan berhasil menembus Rp 7,3 persen dari target APBN.

Baca juga: Sri Mulyani Laporkan Penyesuaian APBN ke Jokowi, Salah Satunya untuk Bansos

"Meski demikian, angkanya menurun jadi -5,1 persen YoY karena perubahan pola pelunasan cukai hasil tembakau yang jatuh tempo pada awal Januari 2024, dialihkan pada Desember 2023," tutur Encep.

Pertama, dari sisi bea masuk. Angka yang terkumpul sebesar Rp 3,9 triliun atau 6,7 persen dari target APBN. Capaian ini turun sebesar -5,8 persen YoY karena faktor penurunan tarif efektif dari 1,48 persen menjadi 1,38 persen, peningkatan utilisasi free trade agreement (FTA) dari 34.7 persen menjadi 35 persen, hingga kenaikan kurs dollar Amerika Serikat (AS) yang menembus angka Rp 15.526.

Kedua, dari sisi bea keluar. Angka yang dihimpun adalah Rp 1,2 triliun atau sekitar 6,6 persen dari target APBN, ternyata mengalami pertumbuhan 0,6 persen YoY. Hal ini terjadi karena relaksasi ekspor komoditas tembaga dan adanya penurunan harga produk-produk sawit.

Insentif kepabeanan meningkat

Selain dari sisi bea masuk dan keluar, insentif kepabeanan berhasil menembus angka Rp 2,97 persen atau mengalami pertumbuhan 19,9 persen YoY.

Baca juga: Bea Cukai Kota Malang Gagalkan Peredaran 4.000 Bungkus Rokok Ilegal

Hal itu terjadi karena adanya pembebasan bea masuk Pasal 25 dan 26 yang menekankan pada skema fasilitas penanaman modal sebesar Rp 580 miliar, kebutuhan pertahanan dan keamanan Rp 152 miliar, serta pembebasan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Rp 81 miliar.

Untuk nilai ekspor Kawasan Berikat KITE (KB KITE), pertumbuhannya menembus angka 0,6 persen YoY, yang sejalan dengan pertumbuhan nilai impor sebesar 5,4 persen YoY. Pertumbuhan di sektor ini didorong oleh industri logam dasar yang tumbuh secara signifikan.

Pada Januari 2024, bea cukai menunjukkan kinerja pengawasan yang efektif dengan memberikan pertumbuhan jumlah penindakan yang mencapai 40,6 persen. Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dan mendukung perekonomian.

Tak hanya itu, pengawasan terhadap narkotika, psikotropika, dan prekursor (NPP) juga meningkat dengan jumlah penindakan yang signifikan, yakni sebesar 94 kasus sekitar 95,8 persen.

Baca juga: Dirjen Bea Cukai: Menkes Sangat Mendukung Cukai Minuman Berpemanis Diterapkan Tahun Ini

Encep mengatakan, capaian kinerja bea cukai dan APBN tidak bisa dilepaskan dari kontribusi dan dukungan masyarakat. Sebab, kerja sama yang solid dapat membantu pihaknya menjawab tantangan yang ada.

"Kerja sama solid membantu kita menghadapi berbagai tantangan yang mungkin timbul. Kerja sama ini juga membantu kita mencapai tujuan bersama demi kesejahteraan negara," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com