Kemenkeu Akui Pelemahan Rupiah dan Kenaikan Imbal Hasil Berdampak ke Beban Utang Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengakui, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS serta kenaikan imbal hasil atau yield obligasi pemerintah pasca kenaikan suku bunga Bank Indonesia (BI) bakal berdampak terhadap beban utang pemerintah.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto mengatakan, dalam kurun waktu seminggu terakhir, nilai tukar rupiah melemah cukup signifikan dan yield obligasi pemerintah meningkat, namun diklaim masih terkendali.

"Kami memahami bahwa pergerakan pasar baik pelemahan rupiah maupun kenaikan imbal hasil akan mempengaruhi belanja bunga," kata dia, kepada awak media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Baca juga: Ekonom: Kenaikan BI Rate Bakal Jangkar Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah

SHUTTERSTOCK/INDZ Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (DJPPR) Kementerian Keuangan memastikan pinjaman yang dilakukan pemerintah digunakan untuk membiayai proyek-proyek strategis nasional (PSN), dapat berjalan dengan optimal.

Ia pun memastikan, pemerintah memiliki kapasitas yang baik untuk memenuhi seluruh kewajiban utang kita.

"Tentunya kita berharap pergerakan pasar yang utamanya karena faktor global ini, baik tensi geopolitik maupun arah kebijakan moneter negara maju khususnya AS, bersifat temporer dan tidak terus berlanjut," tutur dia.

Adapun hingga Februari lalu, outstanding utang pemerintah mencapai Rp 8.319 triliun, di mana 71,92 persen dalam mata uang rupiah, semntara 28,08 persen dalam mata uang asing.

Baca juga: Tren Pelemahan Rupiah, Bos BCA Sebut Tak Ada Aksi Jual Beli Dollar AS yang Mencolok

Dengan komposisi utang dalam valuta asing atau valas yang lebih rendah, Suminto mengatakan, dampak dari pelemahan rupiah dan kenaikan imbal hasil sebenarnya dapat diminimalisir.

"Dari outstanding kita yang Rp 8.300 triliun itu 72 persen dalam rupiah, yang dalam valas hanya 28 persen, ini kan jadi juga bisa meminimalkan dampaknya," katanya.

Sebelumnya, Direktur Surat Utang Negara Kementerian Keuangan Deni Ridwan juga mengatakan, dampak dari depresiasi nilai tukar rupiah saat ini terhadap beban pembiayaan utang pemerintah masih bisa dikendalikan.