JK Soroti Utang Pemerintah yang Terus Bertambah, Kemenkeu: Masih Terkendali..

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden ke -10 dan ke-12 Jusuf Kalla menyoroti posisi utang pemerintah yang terus bertambah. Hal ini dinilai sebagai salah satu tantangan yang akan dihadapi pemerintahan mendatang.

Berdasarkan data dokumen APBN KiTa, posisi utang pemerintah memang tercatat terus meningkat. Sampai dengan akhir Januari lalu, nilai utang pemerintah mencapai Rp 8.253,09 triliun, meningkat sekitar Rp 108 triliun dari bulan sebelumnya.

Walaupun terus meningkat, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai, posisi utang pemerintah sebenarnya masih terkendali. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengatakan, terjaganya utang pemerintah tercermin dari angka rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB).

Ia menyebutkan, rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 38,75 persen sampai dengan akhir Januari lalu. Angka itu masih lebih rendah dari ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara, yakni sebesar 60 persen.

"Hingga saat ini, posisi utang masih tergolong terkendali," ujar dia, kepada Kompas.com, dikutip Selasa (12/3/2024).

Baca juga: Bayar Utang Pemerintah, Cadangan Devisa RI Turun Jadi 144 Miliar Dollar AS

Lebih lanjut Deni bilang, terjaganya utang pemerintah juga terefleksikan dari profil jatuh tempo yang diklaim terkendali. Tercatat rata-rata tertimbang jatuh tempo utang pemerintah berada di kisaran 8 tahun.

"Serta risiko tingkat bunga, risiko kurs, dan profil jatuh tempo yang terkendali," katanya.

Selain itu, rasio utang pemerintah terhadap PDB Indonesia juga lebih rendah dibandingkan dengan negara tetangga. Misal saja Malaysia dengan rasio 66,9 persen, Thailand 61,4 persen, dan Filipina 57,6 persen.

Rasio utang Indonesia pun lebih rendah dari sejumlah negara dengan perekonomian besar yang tergabung dalam G20. Deni mencontohkan Brazil memiliki rasio utang 88,1 persen, India 81,9 persen, China 83 persen, Amerika Serikat 123,3 persen, Inggris 104,1 persen, dan Jepang 255,2 persen.

"Posisi Indonesia masih di level aman, atau bahkan lebih rendah dibandingkan mayoritas negara peers dan negara maju," tutur Deni.

Baca juga: Melihat Komposisi Utang Pemerintah yang Tembus Rp 8.250 Triliun

Sebelumnya, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla menyebutkan, utang akan menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintahan ke depan. Pasalnya, posisi utang pemerintah terus meningkat, sehingga menekan kemampuan belanja APBN.

"Kita menghadapi tantangan, kita banyak utang lebih Rp 8.000 triliun, utang BUMN kurang lebih Rp 3.000-4.000 triliun, jadi Rp 11.000-12.000 triliun. Belum bunganya, cicilannya," kata JK dalam acara Election Talks #4 Universitas Indonesia, Kamis (7/3/2024).