Teten Minta Wajib Sertifikat Halal UMKM Ditunda, Mendag: Kita Harus Latih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan atau biasa disapa Zulhas mengatakam, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus dibimbing untuk mendapatkan sertifikat halal.

Hal tersebut disampaikan Zulhas saat menanggapi usulan Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki agar kebijakan UMKM wajib memiliki sertifikat halal ditunda.

"Ya bagaimana, ini wajib harus. Kalau enggak siap-siap, kapan siapnya? Nanti setahun lagi enggak siap, 10 tahun, 100 tahun lagi enggak siap. Harus kita latih, ini kan menyangkut seluruh konsumen Indonesia yang tiap hari," kata Zulhas di Jakarta, Sabtu (4/5/2024).

Baca juga: Mendag Sebut Rumah Potong Hewan Wajib Punya Sertifikat Halal Oktober 2024

Zulhas mengatakan, sertifikat halal tersebut bertujuan untuk memastikan kebersihan dan keamanan produk yang dijual UMKM. Hal ini, kata dia, merupakan hak konsumen

"Kan kita ingin lebih baik," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM (Menkop-UKM) Teten Masduki meminta tenggat akhir wajib sertifikat halal bagi pedagang kali lima (PKL), termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada 17 Oktober 2024 diperpanjang.

Teten mengatakan, permintaan tersebut sudah disampaikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

"Kita sudah sampaikan ke BPJPH bahwa kalau nanti bulan Oktober para UMKM di kuliner belum siap memperoleh sertifikat halal. Ini (tenggat waktu) nanti harus diperpanjang," kata Teten di Vivere Hotel, Serpong, Tangerang, Selasa (27/2/2024).

Teten mengatakan, apabila aturan terkait tenggat akhir wajib sertifikat halal tersebut tidak diubah, akan terjadi pelanggaran hukum.

"Kalau enggak melanggar aturan, bisa jadi pelanggaran hukum," ujarnya.

Untuk diketahui, Pemerintah mewajibkan sertifikasi halal bagi UMKM termasuk pedagang makanan dan minuman termasuk pedagang kaki lima (PKL).

Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Februari 2021.

Adapun pelaku usaha wajib mempunyai sertifikat halal pada masa penahapan pertama aturan ini yang berakhir pada 17 Oktober 2024.

Berdasarkan regulasi, ada tiga kelompok produk yang harus sudah bersertifikat halal seiring dengan berakhirnya penahapan pertama tersebut.

Pertama, produk makanan dan minuman. Kedua, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Ketiga, produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.

"Batasan ketiga kelompok produk tersebut sudah jelas, dan tanpa pengecualian. Jadi misalnya produk makanan, mau itu yang diproduksi oleh usaha besar, menengah, kecil hingga mikro seperti pedagang kaki lima di pinggir jalan, semuanya sama, dikenai ketentuan kewajiban sertifikasi halal sesuai ketentuan regulasi," kata Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag Muhammad Aqil Irham dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (12/2/2024).

Aqil mengatakan, pengajuan sertifikat halal ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui self declare dan reguler.

Ia mengatakan, pemerintah memberikan sertifikasi halal gratis atau Sehati melalui jalur self declare. Sementara bagi pengajuan sertifikat halal berbayar dilakukan melalui jalur reguler.

"Ini adalah kemudahan pemerintah yang harus dimanfaatkan oleh para pelaku UMK. Silahkan para pelaku UMK bersegera mengajukan sertifikasi halal, mumpung kuotanya masih tersedia," ujarnya.

Baca juga: Minta UMKM Wajib Sertifikat Halal Ditunda, Teten: Kalau Enggak, Mereka Bisa Tersangkut Masalah Hukum