BPJPH: 4 Juta Lebih Produk Sudah Bersertifikat Halal

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama mengatakan, saat ini sekitar 4.000.000 produk sudah bersertifikat halal, terutama produk makanan dan minuman.

"Sudah 4 juta lebih produk yang bersertifikasi halal. Kalau makanan sekitar 2,5 juta itu yang mau kita akselerasi 7 bulan ke depan," kata Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham di Gama Tower, Jakarta, Rabu (3/4/2024).

Aqil mengatakan, sertifikat halal pada prinsipnya menyasar dua kelompok yaitu konsumen dan produsen. Ia mengatakan, konsumen berhak mendapatkan keamanan dan kenyamanan terhadap produk yang sudah dipastikan kehalalannya.

Baca juga: Teten Minta Batas Akhir Sertifikat Halal UMKM Diperpanjang, Ini Respons Kepala BPJPH

Sementara bagi produsen atau pelaku usaha, sertifikat halal dapat digunakan untuk memperluas pasa dan menambah nilai produk.

"Jadi jangan dianggap (sertifikat halal) menjadi hambatan di dalam proses transaksi, tapi justru men-support kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di sektor halal sangat signifikan karena konsumen Indonesia semua mayoritas itu muslim," ujarnya.

Aqil mengatakan, pelaku UMKM bisa mengajukan sertifikat halal dengan dua skema yaitu deklarasi sendiri (self declare) dan reguler.

Ia mengatakan, sertifikat halal melalui self declare tidak dikenakan biaya alias gratis. Sementara itu, sertifikat halal melalui skema reguler akan dibebankan biaya.

"Itu (biaya sertifikat halal) dibebankan ke keuangan negara disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara dan dari subsidi atau bantuan pihak lain. Oleh karena itu, BPJPH tahun 2023 menganggarkan 1 juta kuota sertifikat halal gratis untuk UMKM, tahun ini juga 1 juta kuota gratis," ucap dia.

Sebelumnya, Pemerintah mewajibkan sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman, serta hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021, batas akhir kewajiban sertifikasi halal itu pada 17 Oktober 2024.

Adapun sebenarnya kewajiban sertifikasi halal untuk tiga kelompok produk itu telah dimulai sejak 17 Oktober 2019.

Kewajiban sertifikasi halal ini berlaku bagi seluruh lapisan pelaku usaha, mulai dari mikro, kecil, menengah, maupun besar.

Mengutip laman BPJPH Kementerian Agama, kewajiban sertifikasi halal tersebut tidak hanya diberlakukan untuk produk dalam negeri saja tetapi juga untuk produk usaha dari luar negeri yang beredar di Indonesia.

Hal ini sesuai dengan Undang-undang nomor 33 tahun 2014 Pasal 4 yang menyebutkan setiap produk masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal.

Baca juga: Minta UMKM Wajib Sertifikat Halal Ditunda, Teten: Kalau Enggak, Mereka Bisa Tersangkut Masalah Hukum

Denda

Berdasarkan PP Nomor 39 Tahun 2021, pelanggar akan dikenakan sanksi secara bertahap atau kumulatif mulai dari peringatan tertulis, denda administratif, pencabutan Sertifikat Halal dan/atau penarikan barang dari peredaran

Adapun besaran denda administratif yang akan dikenakan paling banyak sebesar Rp 2 miliar.

Baca juga: UMKM Wajib Sertifikasi Halal, Menteri Teten: Masa Bikin Tempe Mendoan Harus Bikin...