Sri Mulyani Tanggapi Usulan Fraksi PDI-P soal APBN Pertama Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menanggapi pernyataan Fraksi PDI-P di DPR, yang meminta pemerintah menyiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 dengan target surplus atau tidak mengalami defisit.

Usai menghadiri Rapat Paripurna DPR di Gedung DPR RI, Sri Mulyani mengatakan, seluruh pandangan dan masukan dari fraksi partai politik di DPR akan dibahas bersama antara pemerintah dan DPR sebagaimana mekanisme perumusan RAPBN.

"Nanti kita bahas dalam jawaban (pemerintah)," kata dia ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (28/5/2024).

Baca juga: Pemerintah Bakal Pangkas Subsidi Energi pada 2025? Ini Kata Sri Mulyani

Sesuai dengan rancangan jadwal pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN 2025, pemerintah dijadwalkan untuk menyampaikan tanggapan terhadap pandangan fraksi atas kerangka Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 pada Selasa (4/6/2024) pekan depan.

Bendahara negara itu bilang, dalam gelaran rapat tersebut, pemerintah akan membahas seluruh masukan yang disampaikan fraksi parlemen.

"Minggu depan ya, kan tadi banyak pandangan," ujarnya singkat.

Baca juga: Bukan Sri Mulyani, Ini Daftar Pejabat Kemenkeu yang Duluan Berangkat ke IKN

Sebelumnya, Anggota DPR Edy Wuryanto yang membacakan pandangan Fraksi PDI-P mengatakan, tidak seharusnya pemerintah saat ini memberikan beban defisit kepada pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Oleh karenanya, RAPBN 2025 disebut perlu diarahkan mencatat surplus.

"Kebijakan defisit pada APBN 2025 sebagai APBN transisi diarahkan pada surplus anggaran atau defisit 0 persen," kata dia dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.

Menurutnya, pada tahun pertama kepemimpinan Prabowo, pemerintah seharusnya hanya mengalokasikan anggaran belanja yang bersifat belanja rutin. Pemerintah mendatang diminta untuk tidak melakukan belanja modal yang belum disiapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Baca juga: Tumpukan Kontainer di Pelabuhan, Sri Mulyani: 62,3 Persen Sudah Diselesaikan

"Belanja negara harus dioptimalkan untuk belanja rutin, dan belum dialokasikan untuk belanja modal yang berisikan proyek-proyek tanpa RKP dan RPJMN baru," tuturnya.

Dengan alokasi belanja yang lebih efisien, anggaran negara dinilai dapat dipersiapkan dengan target mencatat surplus atau tidak mengalami defisit.

Sebagai informasi, RAPBN 2025 ditargetkan mencatat defisit pada kisaran 2,45 persen-2,2,82persen. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam dokumen kerangka Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.

Angka defisit tersebut didapat dengan mempertimbangkan belanja negara yang diperkirakan di kisaran 12,14-12,36 persen dari PDB. Di sisi lain, belanja negara negara dipatok 14,59-15,18 persen.

Baca juga: Sri Mulyani: Barang Non Komersial Tak Akan Diatur Lagi dalam Permendag