Kemenhub Fasilitasi Penyerahan Asuransi Kematian untuk ABK yang Wafat Saat Bertugas

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar telah berhasil memfasilitasi penyerahan kompensasi asuransi kematian kepada ahli waris dari Wira Dian Saputra.

Wira adalah Anak Buah Kapal (ABK) yang meninggal dunia pada Februari 2024.

Direktur Perkapalan dan Kepelautan Hendri Ginting menyatakan, penyerahan kompensasi ini merupakan tindak lanjut dari permintaan Perusahaan Keagenan Awak Kapal kepada Direktorat Perkapalan dan Kepelautan untuk membantu proses Release and Receive kompensasi asuransi.

Baca juga: Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

"Acara serah terima kompensasi dilaksanakan di Makassar, yang merupakan tempat tinggal keluarga almarhum Wira Dian Saputra," ungkap Hendri dalam keterangan tertulis, Kamis (30/5/2024).

"Kami mengucapkan bela sungkawa untuk keluarga almarhum dan juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran proses ini, termasuk Perusahaan Keagenan Awak Kapal dan asuransi SPICA," imbuhnya.

Ia menambahkan bahwa penyerahan ini menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa hak-hak keluarga pelaut yang mengalami musibah dapat terpenuhi dengan baik.

"Kami berharap proses ini dapat memberikan kejelasan dan kepastian bagi ahli waris serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam melindungi hak-hak pelaut," ujar Hendri.

Baca juga: Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK WNI yang Meninggal di Fiji

Sebagai informasi, Wira mengalami sakit dan meninggal pada tanggal 17 Februari 2024 saat bertugas di kapal Jing Hai. Sebelum kejadian tersebut, almarhum telah diasuransikan oleh pihak koresponden asuransi SPICA.

Dalam acara yang berlangsung pada Senin, 20 Mei 2024, pukul 10.00 WITA, kompensasi asuransi diserahkan langsung kepada ayah almarhum, Bapak Yasir Makkule, yang bertindak sebagai ahli waris.

Selain itu, Kemenhub berharap proses ini dapat memberikan kejelasan dan kepastian bagi ahli waris, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam melindungi hak-hak pelaut.