Bos OJK Sebut Sektor Jasa Keuangan Indonesia Stabil

JAKARTA, KOMPAS,com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai sektor jasa keuangan di Tanah Air terjaga stabil. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan, hal itu didukung oleh tingkat permodalan yang kuat dan likuiditas memadai di tengah ketidakpastian global.

"Akibat masih tingginya tensi geopolitik, potensi meluasnya perang dagang, serta kinerja perekonomian global yang masih di bawah ekspektasi," kata dia dalam keterangan resmi hasil Rapat Dewan Komisioner, Senin (10/6/2024).

Menurut Mahendra, tensi perang dagang kembali meningkat akibat kenaikan tarif Amerika Serikat (AS) dan beberapa negara Amerika Latin terhadap produk China, baik produk tekonologi hijau (green technology) maupun besi-baja.

Pengenaan tarif ini berisiko memperluas perang dagang mengingat China adalah mitra dagang utama dan salah satu investor terbesar di Kawasan Amerika Latin.

Baca juga: OJK Tegaskan Akan Tutup BPR yang Fraud

Sementara, di Amerika Serikat (AS), tekanan inflasi kembali mereda di tengah moderasi pasar tenaga kerja dan kinerja sektor riil. Hal ini mendorong meredanya tekanan di pasar keuangan global setelah pasar kembali berekspektasi penurunan Fed Fund Rate (FFR) sebanyak dua kali di akhir 2024.

Adapun, otoritas moneter di Eropa diekspektasikan akan lebih akomodatif untuk mendorong perekonomian yang lemah di tengah tingkat inflasi yang terus mereda. Pasar mengekspektasikan penurunan suku bunga pada Juni dan tiga kali pemotongan di 2024.

Di China, menyikapi indikasi masih lemahnya kinerja perekonomian, pemerintah menerbitkan insentif fiskal yang cukup agresif yang dibiayai oleh penerbitan special long-term bond sebesar CNY 1 triliun, atau sekitar 138 miliar dollar AS.

Baca juga: Marak Judi Online, OJK Minta Perbankan Bangun Sistem Pelacakan Transaksi Mencurigakan

Ini adalah penerbitan keempat sepanjang sejarah setelah diterbitkan pada 1998 (Asian Financial Crisis), 2008 (Global Financial Crisis), dan 2020 (pandemi).

Kemudian, bank sentral juga akomodatif dengan menyuntikkan likuiditas ke sistem keuangan dan peluncuran beberapa kebijakan untuk mendorong pembiayaan di sektor properti.

Sejalan dengan China, pemerintah dan Bank Sentral India juga melakukan buyback surat utang jangka panjang dan pendek untuk meningkatkan likuiditas di pasar dan menurunkan imbal hasil (yield).