Jaga Inflasi, Pemerintah Sudah Kucurkan Rp 52,56 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah mengucurkan dana sebesar Rp 52,56 triliun untuk mengendalikan dampak inflasi hingga Mei 2024.

Anggaran itu dikucurkan lewat belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, realisasi belanja kementerian dan lembaga (K/L) untuk pengendalian dampak inflasi telah mencapai Rp 39 triliun. Nilai ini setara 29 persen dari pagu yang disiapkan, yakni Rp 124,16 triliun.

Baca juga: Gubernur BI: Inflasi Indonesia Termasuk Terendah di Dunia

KOMPAS.com/Haryanti Puspa Sari Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Workshop Proses Aksesi Indonesia dalam OECD di The St. Regis, Jakarta, Rabu (29/5/2024).

Sementara itu, lewat belanja pemerintah daerah, nilainya telah mencapai Rp 13,56 triliun. Nilai ini sebenarnya baru setara sekitar 14,6 persen dari pagu yang disiapkan Rp 92,87 triliun.

"Dari sisi fiskal pusat, dukungan kementerian dan anggaran dan lembaga terus didorong," kata dia, dalam dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2024, Jumat (14/6/2024).

Airlangga menjelaskan, pengendalian inflasi dilakukan lewat kesinambungan pasokan domestik. Dengan ketersediaan pasokan di pasar, pemerintah menjaga laju inflasi di level pasokan.

"Kesinambungan pasokan domestik kunci utama menjaga stabilitas pangan di seluruh daerah," ujarnya.

Baca juga: Pemerintah dan DPR Sepakati Target Pertumbuhan Ekonomi hingga Inflasi Tahun Pertama Prabowo-Gibran

Melalui upaya tersebut, pemerintah disebut dapat menjaga laju inflasi. Tercatat laju inflasi kian melandai, di mana pada Mei 2024 lalu mencapai 2,84 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Airlangga bilang, laju inflasi itu lebih rendah dibanding negara-negara dengan perekonomian besar yang masuk dalam G20.

Misal saja, Rusia dengan inflasi 7,84 persen, India inflasi 4,75 persen, Australia inflasi 3,6 persen, serta Amerika Serikat (AS) dengan inflasi 3,3 persen.

"Jadi Indonesia relatif lebih baik daripada negara negara tersebut," kata dia.