Kadin Dorong Penciptaan Sistem Transportasi yang Efisien

JAKARTA, KOMPAS.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong percepatan dan penyelarasan antara program pemerintah dan dunia usaha dalam menciptakan sistem transportasi yang efisien.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto mengatakan, antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan bersama dengan para pelaku usaha harus sejalan untuk menciptakan konsistensi implementasi sistem transportasi yang andal, efisien dan berdaya saing.

Untuk itu, Kadin Indonesia mengusulkan untuk memperoleh zero subsidi BBM dan mengalihkannya menjadi subsidi biaya transportasi langsung ke masyarakat. Alokasi subsidi dapat diarahkan kepada pengembangan sistem transportasi nasional.

Hal ini guna mendukung pengembangan sistem transportasi yang efektif dan efisien, melalui subsidi penyelenggaraan angkutan.

“Ini sebagai cara mendorong masyarakat mengubah pola transportasi dari kendaraan pribadi menuju transportasi masal atau angkutan umum,” kata Carmelita dalam pernyataannya, Jumat (8/3/2019).

Sementara itu, Adrianto Djokosoetono, Ketua Komite Tetap Kadin Indonesia Bidang Perhubungan Darat  sekaligus Ketua Umum DPP Organda menuturkan, zero subsidi BBM maksudnya dengan menghapus subsidi BBM bagi angkutan jalan raya dan menggantinya dengan mensubsidi masyarakat dalam penggunaan angkutan umum jalan raya. Caranya dengan otoritas membeli jasa angkutan publik kepada operator.

Kadin juga memandang perlu dukungan pemerintah dalam memberikan pembiayaan yang murah kepada bidang usaha angkutan darat, laut dan udara, serta fasilitas lainnya seperti jalur khusus angkutan umum, biaya tol khusus angkutan umum dan lainnya.

Pengembangan transportasi nasional juga membutuhkan pendekatan keterpaduan seluruh moda transportasi, dari angkutan jalan raya, angkutan laut, angkutan udara hingga kereta api, baik pendekatan kesiapan infrastruktur maupun pembinaan penyelenggaraannya.

Ketua Komite Tetap Kadin Indonesia Bidang Perhubungan Laut Darmansyah Tanamas mengatakan para pelaku usaha pelayaran masih dihadapkan tantangan dari sisi kebijakan moneter. Para pelaku usaha transportasi laut membutuhkan  dukungan dari perbankan nasional dalam pengadaan kapal dengan bunga yang kompetitif dan tenor panjang.

Dengan begitu, pengadaan kapal baru dapat lebih efisien.

“Kita membutuhkan skema pendanaan infrastruktur dengan bunga yang setara dengan obligasi negara, dan  jangka waktu pinjaman yang panjang," tutur Darmansyah.

Sedangkan Ketua Komite Tetap Kadin Indonesia Bidang Perhubungan Udara, Denon Prawiraatmadja mengatakan, di tahun ini transportasi udara sedikit menghadapi tantangan yang cukup berat yang diawali dengan pelemahan nilai tukar rupiah. Masalah-masalah yang masih memberatkan juga adalah masalah pajak terkait lease pesawat udara.

Di lain pihak kemajuan di bidang infrastruktur seperti bandara terus berkembang untuk kepentingan masa depan.

Infrastruktur lainnya yang saat ini terus berkembang adalah pembangunan jalan tol yang menghubungan satu kota dengan kota lain untuk mempersingkat waktu perjalanan. Hal ini juga akan terasa pengaruhnya untuk dunia penerbangan dengan berkurangnya penumpang pesawat.