Misi Diplomasi Sawit, Kampanye Hitam hingga Berdebat dengan Komisi Uni Eropa

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution yang memimpin misi gabungan itu mengungkapkan, banyak hal yang di dapatkan dari misi tersebut.

Pertama, hal yang paling mencolok yakni adanya gap pemahaman yang besar terhadap produk kelapa sawit maupun kebijakan pengembangannya di Uni Eropa.

"Karena kampanye hitam (kelapa sawit) memang sudah berjalan lama di Eropa," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/4/2019).

Menurut Darmin kampanye hitam kelapa sawit membuat parlemen bahkan masyarakat Eropa memandang negatif kelapa sawit karena dianggap komoditas berisiko tinggi terhadap deforestasi.

Padahal berdasarkan studi International Union for Conservation of Nature (IUCN), kelapa sawit jauh lebih efisien, atau 9 kali lebih efisien dari sisi pengunaan lahan dari pada komoditas penghasil minyak nabati lainnya.

Kelapa sawit juga termasuk komoditas yang paling banyak menghasilkan minyak nabati dari satu hektar lahan dibandingkan komoditas penghasil minyak nabati lainnya.

Pandangan negatif ini tercermin di dalam pertemuan antara delegasi dengan Komisi Eropa. Darmin mengungkapan, terjadi perdebatan keras soal kelapa sawit.

Komisi Eropa merupakan pihak yang merancang Delegated Act, aturan yang ditentang negara produsen kelapa sawit karena memasukan kelapa sawit sebagai komoditas berisiko tinggi terhadap deforestasi.

Bila diterapkan, aturan ini bisa membuat minyak kelapa sawit dilarang digunakan untuk biodisel di Eropa.

"Komisi Uni Eropa agak keras terus terang saja berdebatnya dengan kami," kata Darmin.

Delegasi misi bersama terus bertahan dengan data-data faktual yang ada. Namun Komisi Uni Eropa tetap keras kepala.

Muncul usulan agar ada pembahasan bersama dan delegasi Komisi Eropa datang ke Indonesia. Darmin bilang itu boleh saja dilakukan, namun ia mengingatkan bahwa sebelumnya perwakilan Uni Eropa sudah berkunjung ke perkebunan sawit di Indonesia.

Hasilnya, diskriminasi kepala sawit masih saja terjadi dengan kemunculan Delegated Act.

Misi bersama tiga negara juga menyerahkan surat protes Presiden Joko Widodo, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad serta Ketua DPR Bambang Soesatyo ke Parlemen Uni Eropa.

Selain itu delegasi juga bertemu dengan kelompok perusahaan Eropa pengguna CPO dan kelompok perusahaan Eropa yang berinvestasi di Indonesia.

Di tempat yang sama, Staf Khusus Menteri Luar Negeri Peter F Gontha mengatakan, delegasi sudah menyampaikan rencana Indonesia membawa persoalan kelapa sawit ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Ia menegaskan, rencana itu kian mantap untuk dilakukan oleh Indonesia bila Delegated Act diadopsi oleh Uni Eropa.