Datangi Parlemen Uni Eropa, RI Ancam Kaji Ulang Kerja Sama Ekonomi

Sejak pekan lalu, Indonesia, Malaysia, dan Kolombia membentuk misi diplomasi untuk menentang diskriminasi kelapa sawit oleh Uni Eropa.

"Kita sudah sampaikan secara jelas akan mereview hubungan ekonomi kita dengan mereka (Uni Eropa)," ujar Darmin di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/4/2019).

Darmin mengatakan tidak menyebutkan secara rinci apa konsekuensi dari pengkajian ulang kerja sama ekonomi dengan Uni Eropa.

Meski begitu ia memastikan hal itu sebagai bentuk perlawanan Indonesia terhadap diskriminasi kepala sawit andai Uni Eropa benar-benar mengadopsi Delegated Act.

Indonesia dan negara produsen kelapa sawit menentang Delegated Act karena melarang penggunaan CPO untuk biodisel dan memasukan kelapa sawit sebagai komoditas berisiko tinggi menyebabkan deforestasi.

Padahal berdasarkan studi International Union for Conservation of Nature (IUCN), kelapa sawit jauh lebih efisien, atau 9 kali lebih efisien dari sisi pengunaan lahan dari pada komoditas penghasil minyak nabati lainnya.

"Tidak perlu dijelaskan detail (rencana mengkaji ulang kerjasama ekonomi dengan Uni Eropa) sekarang. Tetapi ya gambarannya bahwa kita pasti akan mengambil langkah begitu Delegated Act itu diadopsi oleh Parlemen Eropa dua bulan dari sekarang," kata Darmin.

Di tempat yang sama, Staf Khusus Menteri Luar Negeri Peter F Gontha mengatakan, pihaknya langsung di telepon dan dikunjungi Duta Besar Uni Eropa pasca misi gabungan diplomasi kelapa sawit ke Eropa.

Duta Besar Uni Eropa kata Peter, ingin mengkonfirmasi langsung informasi pasca misi diplomasi kelapa sawit tersebut.

"Dari sisi Indonesia sangat jelas menyatakan bahwa bagi kita, petani Indonesia lebih besar dari penduduk Belanda yang 17 juta," kata dia.

"Petani kita yang akan terkena dampak (diskriminasi kelapa sawit) itu 19 juta. Penduduk Belgia itu cuma 11 juta. Jadi permasalahan kita jauh lebih besar dari itu," sambung dia.