RAPBN 2020, Pemerintah Ajukan Pertumbuhan Ekonomi hingga 5,6 Persen

JAKARTA, KOMPAS. com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan usulan asumsi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal Tahun Anggaran 2020.

Mewakili pemerintah, Sri Mulyani mengatakan pentingnya kewaspadaan dalam menghadapi kondisi terkini melambatnya perekonomian global. Ini tercermin dari perlambatan pertumbuhan ekspor nasional, meskipun momentum pertumbuhan hingga kuartal I 2019 masih bisa dijaga pasa level 5 persen.

"Perekonomian nasional pada kuartal I 2019 tumbuh 5,07 persen, ditopang oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang cukup sehat sejalan dengan terjaganya inflasi pada tingkat yang rendah. Belanja pemerintah juga tumbuh tinggi, menunjukkan peran kebijakan fiskal dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional (countercyclical)," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR/MPR RI, Senin (20/5/2019).

Selain itu, langkah pemerintah untuk mengurangi defisit transaksi berjalan juga dapat mengakibatkan pelemahan ekonomi nasional.

Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, fokus pemerintah tetap harus menjaga pemulihan invetasi dan eskpor dengan tetap menjaga pertumbuhan konsumsi melalui perbaikan daya beli, stabilitas harga dan perkuatan kepercayaan konsumen. 

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut mengatakan, dengan mempertimbangkan berbagai potensi, kesempatan dan risiko yang diperkiraan terjadi hingga tahun depan tersebut, pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBN 2020.

Berikut adalah asumsi makro dalam RAPBN 2020.

1. Pertumbuhan ekonomi 5,3-5,6 persen
2. Inflasi 2-4 persen
3. Tingkat bunga SBN 3 bulan 5-5,6 persen
4. Nilai tukar Rupiah Rp 14.000-Rp15.000 per dollar AS
5. Harga minyak mentah Indonesia 60-70 dollar AS per barrel
6. Lifting minyak bumi 695.000-840.000 barrel per hari (bph)
7. Lifting gas bumi 1,19 juta-1,3 juta barrel setara minyak per hari