LMAN Janji Bayar Utang ke BUJT

Hal tersebut dilakukan setelah LMAN menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (11/7/2019).

Dana pengadaan tanah sebelumnya telah dibayarkan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk menunjang percepatan pembangunan infrastruktur Proyek strategis Nasional (PSN). Pembayaran dana juga berdasar pada Laporan Hasil Verifikasi dan/Pengawasan BPKP.

Direktur Utama LMAN Rahayu Puspasari mengatakan, nota kesepahaman ini terdiri dari dua poin utama, yaitu pertama, nota kesepahaman tahun anggaran 2019 yang terdiri dari 29 BUJT untuk 36 ruas jalan tol senilai Rp 13 triliun. Kedua, revisi alokasi tahun anggaran 2018, terdiri dari 24 BUJT untuk 30 ruas jalan tol.

“MoU inilah yang menjadi dasar dari dapat dilaksanakannya pembayaran eksekusi untuk pembayaran dana talangan tersebut,” ujar Rahayu di Jakarta, Kamis (11/7/2019).

Rahayu menambahkan, LMAN menargetkan percepatan pengembalian dana talangan di Tahun 2019. Untuk dapat mewujudkan hal ini, diperlukan kolaborasi dari hulu hingga hilir mulai dari Panitia Pengadan Tanah (P2T), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemeneterian/Lembaga, BPJT, dan BUJT serta BPKP untuk memenuhi dan menjamin kualitas dan kelengkapan dokumen sebagai persyaratan pembayaran.

“LMAN memang dituntut untuk selalu melakukan perbaikan proses bisnis, menemukan cara-cara baru agar efektif dan juga pro-aktif , serta bisa mempercepat dari waktu ke waktu proses kualitas dari pengembalian dana talangan,” kata Rahayu.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu, Isa Rachmatarwata menambahkan, proyek yang masuk dalam PSN mendapat perhatian khusus dari pemerintah.

“Percepatan pembangunan PSN jadi salah satu perhatian Pak Presiden (Jokowi) dari waktu ke waktu,” kata Isa.

Isa meminta proses pembayaran dana talangan dari LMAN ke badan usaha ini dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Perlu dipahami MoU ini bukan jaminan pembayaran, tapi dana sudah tersedia dengan talangan terlebih dahuku. Proses ini harus berbanding lurus dengan penerapan tata kelola keuangan untuk penyelenggaraan dan administrasi keuangan negara,” ucap dia.