Refleksi Hari Pajak, Boediono Minta Jangan Terlena dengan Keadaan

Menurut dia, organisasi perpajakan RI yang mulanya merupakan warisan Belanda terus mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan zaman.

Dia mengatakan, peraturan perpajakan yang merupakan salah satu sumber penerimaan dalam negeri harus terus bisa berformasi dan tidak terlena dengan keadaan.

"Kalau kita pada masa tahun good years jangan terninabobokan oleh keadaan. Kita harus terus mencoba untuk melangkah lebih maju lagi secara fundamental," ujar Boediono di Jakarta, Senin (14/7/2019).

"Perlu jadi bagian pemikiran kita ke depan. Jangan menunggu ada krisis, baru sibuk cari solusi," lanjut dia.

Boediono menjelaskan, reformasi perpajakan yang pertama terjadi pada tahun 1980-an. Kala itu pemerintah tengah berupaya untuk menggeser ketergantungan pendapatan dari sektor migas.

Setidaknya, pemerintah memerlukan waktu 10 tahun untuk melepaskan ketergantungan terhadap migas baik dari segi APBN, neraca pembayaran, hingga ketenaga kerjaan. Walaupun, reformasi perpajakan yang dilakukan kala itu juga bersifat terpaksa lantaran harga komoditas anjlok.

"Kita dapat meningkatkan penerimaan negara dari non migas itu luar biasa karena ada reformasi organisasi perpajakan ini. Dan itu saya kira satu hal yang fundamental kita lakukan waktu itu," ujar Boediono.

Mantan Gubernur Bank Indonesia ini pun menjelaskan, pada era 1997-1998 ketika Indonesia menghadapi krisis yang cukup parah, Indonesia mendapatkan pelajaran kedua. Berbeda dengan tahun 1980an, kondisi kala itu lebih parah lantaran masalah yang menimpa Indonesia sangat fundamental.

"Kalau 1980-an awal komoditas harga turun, kita coba untuk mengatasi dengan membuat kebijakan yang fokus pada migas. Tetapi 1997-1998 krisisnya kerusakannya luar biasa," ujar dia.

Kerusakan yang terjadi pada masa itu sudah terlampau parah hingga merambah ke sektor riil. Sebab, penanganan masalah kala itu terlampau lambat.

"Waktu itu ramai sekali, banyak orang nganggur, harga-harga juga tinggi. Harga beras yang jadi fundamental naik dua hingga dua setengah kali dalam satu tahun. Bayangkan kalau hal itu terjadi di masa sekarang," ujar Boediono.

Untuk itulah, dia mengatakan, ketika menghadapi krisis, Indonesia harus bisa menangani inti permasalahan sedini mungkin. Berbagai perhitungan perlu untuk dilakukan, dan otoritas terkait pun perlu memantau opsi mana yang sekiranya paling riskan serta mana yang paling berisiko minimal.

"Kalau ada krisis, tanganilah sebaik mungkin dan sedini mungkin dengan preemptive action dan dampak kalau opsi ada. Ambil opsi dengan risiko minimal meski dengan biaya yang lebih besar, tapi bisa mengurangi ketidakpastian dari dampak suatu krisis," ujar dia.