Menkeu Lantik Dirjen Perbendaharaan dan Kepala LNSW Baru

Dalam sambutannya Menkeu berharap Dirjen Perbendaharaan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang tersebar di Indonesia, selalu menjaga governance dalam menyalurkan belanja negara.

"Saya berharap sinergi antara DJPb, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) diharapkan dapat terus dibangun secara sistematis dan diformalkan," ujar Sri Mulyani di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin (22/7/2019).

Dengan demikian, setiap rupiah uang negara bisa memberikan manfaat dan efek berganda kepada masyarakat.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itupun mengapresiasi kinerja Marwanto selama menjabat sebagai Dirjen Perbendaharaan.

Selama tiga tahun berturut-turut di tahun 2016, 2017 dan 2018, Pemerintah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Selain itu, Indonesia juga menjadi sedikit dari negara yang telah mengaplikasikan akuntansi berbasis akrual.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) juga telah menerima berbagi penghargaan terhadap aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).

DJPb dituntut terus adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kecepatan internet.

"Saya ingin DJPb terus melakukan inovasi-inovasi. Kita ingin DJPb mampu menciptakan lingkungan kerja modern berbasis teknologi", ujar dia.

Selain itu, berbagai tugas dan tanggungjawab juga telah menunggu untuk menjadi fokus Dirjen yang baru, antara lain mengawal berjalannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2018, serta memastikan kualitas belanja di semua sektor.

Termasuk pendidikan, infrastruktur, penguatan SDM dan pengeluaran lain. Ditjen Perbendaharaan juga memiliki peran yang penting dalam mengawal revisi aturan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU).

Selain melantik Dirjen Perbendaharaan, Sri Mulyani juga melantik Mochamad Agus Rofiudin sebagai Kepala Lembaga National Single Window yang memiliki tugas pengelolaan portal INSW menggantikan Jatmiko.