BI: Sekarang Saat yang Tepat Realisasikan Redenominasi

Proses realisasi redenominasi yang sempat digodok sejak 2011 harus terhenti di 2017 lantaran mulai memasuki tahun politik.

Direktur Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Ida Nuryanti menjelaskan untuk melakukan redenominasi, selain kondisi makro ekonomi dalam negeri harus dalam keadaan stabil, hal serupa juga dengan kondisi sosial politik.

Seiring dengan usainya masa Pemilu, Bank Indonesia (BI) pun menilai Indonesia sudah siap untuk merealisasikan wacana redenominasi tersebut.

"Kita sudah mulai siapkan lagi dengan pemerintah, ini sepertinya saat yang tepat (untuk memulai kembali proses redenominasi)," ujar Ida ketika berkunjung ke kantor Kompas.com, Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Berbagai persiapan yang sebelumnya sempat terhenti kembali dilakukan, seperti memerbarui naskah akademis hingga rancangan undang-undang serta koordinasi dengan pemerintah untuk kembali memasukkan redenominasi dalam prohram legislasi nasional (prolegnas).

Walaupun demikian, Kepala Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko mengatakan, pengajuan kembali RUU redenominasi tidak bisa dilakukan tahun ini lantaran bertepatan dengan siklus pergantian anggota dewan di Oktober mendatang.

"Sekarang belum diajukan dan belum bisa ditentukan, karena Oktober ada siklus DPRnya ganti. Setelah Oktober baru bisa ditinjau lagi masuk prolegnas atau enggak, nanti tergantung pemerintah," ujar Onny.

Sebelumnya, wacana redenominasi kembali muncul ketika Destry Damayanti melakukan fit and proper test ketika dicalonkan menjadi Deputi Gubernur Senior (DGS) BI.

Dalam fit and proper test pada Juni lalu, Destry mengatakan wacana redenominasi perlu dikaji ulang. Sebab, nilai tukar rupiah yang saat ini berada di kisaran Rp 14.000 per dollar AS tak lagi efisien sebagai alat pembayaran.

"Kita perlu review kembali karena salah satu syarat berhasilnya redenominasi adalah stabilitas," ujar Destry di Gedung DPR MPR RI, Jakarta, Senin (1/6/2019).