Kemenhub: Tarif Baru Ojek Online Sebabkan Pesanan Menurun

JAKARTA, KOMPAS.com - Penerapan tarif baru ojek online di seluruh kota di Indonesia mulai berlaku hari ini, Senin (2/9/2019).

Pemberlakuan tarif baru itu dilakukan setelah sempat dilakukan uji coba di beberapa kota di Tanah Air.

Saat masa uji coba, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah melakukan survei di beberapa kota di Indonesia untuk mengetahui dampak kenaikan tarif tersebut.

Hasilnya, para pengemudi ojek online mengakui bahwa order alias pesanan mereka berkurang saat tarif baru diterapkan.

“Secara umum versi pengemudi order turun, tapi pendapatan naik, karena ada peningkatan tarif dari sebelumnya,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi di Jakarta, Senin.

Kendati begitu, Budi menambahkan, setelah tarif baru ojek online ini berlaku di seluruh Indonesia, pihaknya akan kembali menggelar survei di kota-kota besar di Indonesia.

Hal ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas kebijakan baru tersebut.

“Saya minta satu minggu harus ada evaluasi apakah ini sudah berjalan baik, apa ada perubahan,” kata Budi.

Adapun besaran tarif ojek online tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 348 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi.

Dalam aturan itu, tarif ojek online dibagi menjadi tiga zona.

Zona 1 untuk wilayah Sumatera, Jawa (tanpa Jabodetabek), dan Bali. Zona II terdiri dari kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek), serta zona III yaitu Kalimantan, Sulawesi, NTT, Maluku, dan Papua.

Adapun besaran tarif nett untuk Zona I batas bawah adalah Rp 1.850 dan batas atas mencapai Rp 2.300, dengan biaya jasa minimal Rp 7.000 hingga Rp 10.000.

Sementara Zona II batas bawah Rp 2.000 dengan batas atas Rp 2.500, dan biaya jasa minimal Rp 8.000 hingga Rp 10.000.

Untuk Zona III batas bawah Rp 2.100 dan batas atas Rp 2.600 dengan biaya jasa minimal Rp 7.000 sampai Rp 10.000.