Ini Modal Desa Kutuh Bisa Raup Puluhan Miliar Rupiah

Proses memisahkan diri dari Desa Ungasan yang dirasa terlampau luas pun tak mudah, setidaknya penduduk desa membutuhkan waktu 4 tahun hingga akhirnya benar-benar bisa memiliki otoritas desa sendiri.

Di awal memutuskan untuk mengembangkan desa secara mandiri pada 2002, penduduk Desa Kutuh bertahan hidup dengan bertani. Namun, tanah desa yang cenderung gersang lantaran berada di pinggir kawasan pantai membuat hasil tani tak begitu bisa diandalkan.

Akhirnya mereka beralih untuk mulai serius menggarap budi daya rumput laut pada tahun 2005. Dari situ, penduduk desa sempat berhasil bahkan menyabet juara 1 nasional dalam hal pengelolaan budi daya rumput laut.

Namun sayang, kejayaan itu tak bertahan lama lantaran hama yang menyerang dan membuat kualitas rumput laut menurun.

Kepala Desa Kutuh I Wayan Purba mengatakan, dari sanalah kemudian masyarakat mulai bergeser untuk mengembangkan potensi pariwisata desa.

"Kementerian Kelautan waktu itu sering datang dengan banyak rombongan untuk memotivasi kami untuk bertahan di rumput laut. Segala bantuan diberikan tapi tetap tidak bisa tumbuh kan, maka masyarakat bergeser menjadi pedagang kecil jual jagung dan akhirnya makin lama makin lama yang datang. Lalu kita geser ke pariwisata," ujar dia.

Dualitas kepempimpinan

Yang unik dari pengelolaan Desa Kutuh adalah, pengelolaan desa tidak hanya mengandalkan pemerintahan desa saja, namun juga masyarakat adat desa yang dibawah kepemimpinan Kepala Desa Adat.

Kepala Desa Adat atau yang biasa disebut oleh penduduk setempat dengan Bende Desa I Made Wena menyebut keberadaan dua kepemimpinan dalam satu desa ini sebagai dualitas kepemimpinan.

Di mana, Bende desa bertanggung jawab langsung kepada masyarakat adat di desanya sementara Kepala Desa bertanggung jawab kepada pemerintahan yang ada di atasnya atau Camat.

Walaupun terdapat dua pemimpin, namun baik Bende Desa dan Kepala Desa dapat menjalankan setiap program tanggung jawab mereka secara selaras.

Bahkan, model kepemimpinan dan pengelolaan potensi desa yang matang membawa Kutuh mendapat penghargaan Sustainable Ecosystem Award dari Kementerian Pariwisata. Presiden Joko Widodo sempat mengelu-elukan desa itu dan meminta desa lainnya mengikuti jejak Desa Kutuh.

"Ini sebetulnya bisa di-copy di tempat-tempat lain yang memiliki kemiripan, entah di Sumatra, Jawa, atau Kalimantan. Bisa menjadi sebuah model keberhasilan manajemen pengelolaan dana desa untuk kemanfaatan masyarakat,” kata Presiden Jokowi dalam kunjungan beberapa waktu lalu.

Desa Kutuh kini menjelma menjadi salah satu desa percontohan yang berhasil mengembangkan potensi pariwisatanya.

Pasalnya, sejak 1998, masyarakat desa adat setempat telah membentuk Lembaga Perkreditan Desa untuk menyimpan dan menyalurkan dana ke sektor-sektor produktif.

"LPD ini bisa dibilang bank masyarakat adat, dari modal awal Rp 13 juta, kini aset LPD sudah sampai Rp 135 miliar," jelas I Made Wena.

Dari dana yang terkumpul di LPD tersebut, penduduk desa pun berinisatif untuk mengembangkan Pantai Pandawa.

Dana dari LPD yang disalurkan untuk pembiayaan Pantai Pandawa kala itu sebesar Rp 1 miliar. Selain itu, tahun lalu penduduk desa juga menggunakan dana tersebut untuk pengembangan Gunung Payung Culture Park.

"Karena likuiditasnya longgar, maka kita gerakkan. Kita mengembangkan Pantai Pandawa dengan meminjamkan uang dari LPD sebesar Rp 1 miliar. Kemudian pinjam uang untuk mengembangkan Gunung Payung Culture Park tahun kemarin Rp 3 miliar. Tentu tetap mengembalikan bunga dan beban pokok, sehingga perputaran cashflow terjadi," jelas dia.

Adapun Kepala Desa Kutuh I Wayan Purba mengatakan, secara keseluruhan, Desa Kutuh memiliki 9 unit usaha atau Badan Usaha Milik Desa Adat, (BUMDA), yang meliputi Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Wisata Pantai Pandawa, Gunung Payung Cultural Park, Atraksi Wisata Khusus Timbis Paragliding, Atraksi Wisata Khusus Seni dan Budaya, Unit Barang dan Jasa, Unit Pirantu Yadnya, Transportasi, dan Jasa Konstruksi Karya Undagi.

Selain itu, desa juga memiliki Layanan Wisata Edukasi dan Kemitraan, Layanan Keamanan dan Ketertiban Wilayah, dan Layanan Jaminan Asuransi dan Kesehatan guna menunjang pariwisata desa.

Penghasilan desa capai Rp 50 miliar

Terus meningkatnya kualitas pelayanan pariwisata membuat Desa Kutuh kian berjaya. Masyarakat desanya pun juga ramah dan lihai memberikan layanan kepada wisatawan. Dari awal mula Desa Kutuh harus terseok-seok dalam mencari pundi-pundi uang, kini dalam setahun mereka bisa mengeruk pendapatan hingga Rp 50 miliar.

"Dalam tahun berjalan, Desa Kutuh dapat mencetak laba bersih dalam tahun kemarin mencapai Rp 14,5 miliar dan pendapatan total tidak kurang dari Rp 50 miliar. Kami kolaborasikan dari sini, kami terus bangun sehingga ke depan makin baik," jelas I Made Wena.

Setelah Pantai Pandawa dibuka pada tahun 2012, Desa Kutuh hampir tak pernah sepi pengunjung. Kehidupan masyarakat desa pun praktis berubah.

Kini hampir sebagian besar masyarakat desa kutuh menjadi wirausahawan.

"200 warga punya usaha sendiri. Misalnya saja ibu-ibu buka spa, bapak-bapak menyewakan kano," ujar Wayan Purba.

Hingga akhirnya, pemerintah di era Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan Transfer ke Daerah dan Desa (TKDD) di mana pada tahun pertama, yaitu tahun 2015, Desa Kutuh mendapatkan kucuran dana Rp 290,93 juta.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah pun terus memodali Desa Kutuh, pada 2016 pemerintah desa mendapat Rp 639,892 juta, 2017 mendapat Rp 848,328 juta, 2018 mendapat Rp 784,463 juta, dan Rp 25,55 juta serta pada 2019 mendapat Rp 966,436 juta.

Adapun kini, Desa Kutuh tengah fokus mengembangkan kawasan sport Tourism Kirida Mandala I Ketut Lotri. Saat ini, mereka telah memiliki lapangan sepak bola, sekaligus tempat untuk berlatih paragliding. Meski masih setengah jadi, lapangan sepak bola di kawasan sport tourism bahkan sudah dipesan untuk pertandingan International Football Championship.

Keberhasilan Desa Kutuh dalam mengelola potensi desa bisa menjadi contoh bagi wilayah lain.

Sebab, keberadaan dana desa seharusnya tak hanya dilakukan untuk mempercantik desa dan mengendap menjadi dana yang tak produktif, namun juga harus membuat desa menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan potensinya.

Desa tak lagi menjadi obyek pembangunan pemerintah, namun menjadi subyek dari pembangunan itu sendiri.