Usai Kenaikan Cukai, Rokok Diganjal Rencana Revisi Aturan Produk

JAKARTA, KOMPAS.com - Usai mendapatkan tekanan dari regulasi cukai, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 152/2019, industri rokok berpeluang terdampak oleh revisi Peraturan Pemerintah terkait produk rokok.

Kabar terkait usulan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk revisi PP No. 109 tahun 2012 menambah polemik di tubuh industri ini.

Henry Najoan, Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) mengaku terkejut dengan kabar tersebut.

"Kami bahkan tahu usulan revisi ini dari media (massa), sampai saat ini detailnya belum jelas," sebutnya saat konferensi pers berlangsung, Rabu (6/11/2019).

Beberapa aturan yang akan diubah, sepengetahuan asosiasi meliputi, pertama terkait rencana memperluas ukuran gambar peringatan kesehatan dari yang semula 40 persen dari luas kemasan menjadi 90 persen.

Kedua, soal larangan total promosi dan iklan di berbagai media termasuk penjualan, dengan dalih untuk mengurangi prevelansi perokok anak.

Menurut asosiasi, keduanya berpeluang menutup saluran komunikasi produsen rokok dengan konsumen. Hal yang bertentangan dengan hak produsen sebagai entitas bisnis dengan menjual produk yang legal dan diatur undang-undang.

Lebih lanjut, Henry bilang PP yang sudah eksisting sebaiknya terus dijalankan karena memang telah tepat diimplementasikan, dengan adanya revisi berpeluang mengancam industri rokok.

"Belum lagi hantaman PMK soal kenaikan cukai. Sehingga kami berharap situasi ini ada kepastian hukum yang perlu dipertegas," terangnya.

Sampai saat ini, industri rokok punya aturan ketat dengan 200 regulasi yang menaunginya.

Adanya regulasi yang tidak tepat, menurut Henry bakal mempengaruhi mata rantai industri yang menghidupi lebih dari 7 juta orang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan sektor olahan tembakau ini.

Muhaimin Moefti, Ketua Umum Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) menambahkan ada kabar konten di PP tersebut rencananya ada pelarangan untuk beberapa jenis bahan tambahan di dalam rokok.

Hal ini tentu menyulitkan pelaku industri, lantaran setiap rokok memiliki beragam bahan tambahan sebagai perisa atau penguat citarasa rokok tersebut. (Agung Hidayat)

Berita ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Usai kenaikan cukai, Rokok diganjal rencana revisi PP terkait produk rokok