Jokowi Minta Kepala Daerah Cari Modal UMKM dengan Cara Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Joko Widodo meminta kepala daerah untuk membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengakses permodalan.

Agar lebih efisien, Jokowi minta kepala daerah untuk membuatnya dalam satu kelompok. Makin besar jumlah anggota justru akan semakin baik.

"Kami ingin daerah mendorong. Buatlah kelompok usaha, carikan channel ke perbankan. Carikan KUR tapi dalam sebuah kelompok yang jumlahnya semakin besar semakin baik. Ini tugas daerah, karena banyak masyarakat kita enggak tahu cara akses ke bank," kata Presiden RI Joko Widodo di Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Jokowi menyebut, membuat sebuah kelompok untuk mengakses permodalan akan memudahkan debitur.

Sebab, akses permodalan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), PNM Mekaar, dan bank wakaf mikro akan membebaskan agunan bila kredit diajukan secara berkelompok.

"KUR pun yang (pinjamannya) sampai Rp 50 juta kalau (diajukan) dalam bentuk kelompok tidak pakai agunan. Kalau satu-satu (perorangan) tentu diminta. PNM Mekaar, Bank Wakaf Mikro juga sama (tanpa agunan) kalau dalam bentuk kelompok," tutur dia.

Menurut Jokowi, pembuatan kelompok itu adalah tugas kepala daerah, utamanya yang telah bergabung dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang digagas oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dia yakin, TPAKD akan seperti Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang mampu menurunkan angka inflasi daerah dan berkontribusi pada perekonomian nasional.

"Ini akan mirip-mirip seperti TPID yang inflasinya dari 9-8 persen, sekarang turun jadi 3,1-3,2 persen. Sangat drastis sekali karena efektifitas tim yang dibentuk. Kalau (kerja) TPAKD baik, inklusi keuangan juga akan loncat naik," pungkasnya.