Bangun Citra Positif Pasar, Mendag Tetapkan 13 Daerah Tertib Ukur

KOMPAS.com – Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto menetapkan 13 kabupaten/kota sebagai Daerah Tertib Ukur (DTU) dan meresmikan 290 pasar tertib ukur (PTU) 2019 di Bandung, Jumat (20/12/2019).

“Penetapan ini akan memberikan citra positif bagi daerah dan pasar rakyat,” kata Agus  dalam keterangan tertulis.

Ia melanjutkan, tindakan itu dilakukan karena pemerintah terus berupaya melindungi setiap konsumen, antara lain agar mendapat kebenaran hasil pengukuran dalam transaksi perdagangan.

"Program ini merupakan gabungan berbagai kegiatan di bidang metrologi legal," kata Menteri Agus.

Berbagai kegiatan itu, imbuh dia, seperti pendataan alat ukur, sosialisasi kepada masyarakat, pelayanan tera dan/atau tera ulang, serta pelaksanaan pengawasan secara terpadu dan berkesinambungan.

Terkait penetapan DTU, Agus menuturkan, 13 daerah itu sudah memenuhi syarat yang ditentukan Kemendag.

Penetapan DTU Tahun 2019 tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 1441 Tahun 2019 tanggal 22 November 2019.

“Penetapan ketiga belas DTU ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam melindungi konsumen agar mendapatkan hasil pengukuran yang benar dan jujur dalam transaksi perdagangan,” ujarnya.

Sebanyak 13 daerah tersebut adalah Kota Pariaman, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Bogor, Kota Bandung, dan Kabupaten Tangerang.

Ada pula Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pasuruan, Kota Samarinda, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kota Kendari, dan Kabupaten Buru Selatan.

Dari 13 DTU tahun 2019 tersebut, 12 di antaranya mendapat predikat sangat memuaskan dan satu daerah dengan predikat memuaskan.

Tak hanya itu, 13 DTU tersebut juga dianugerahi piagam penghargaan yang diserahkan langsung kepada Kepala Daerah.

Sementara itu, 390 pasar yang ditetapkan Mendag Agus sebagai PTU, terdiri dari 234 PTU usulan 91 kabupaten/kota dan 156 PTU dari 13 DTU tahun 2019.

Agus menjelaskan, pembentukan DTU dan PTU dapat terwujud berkat koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, dan kerja sama yang baik.

Kerja sama tersebut, imbuhnya, terjalin antara Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag bersama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dia pun berharap keberhasilan yang telah dicapai 13 kabupaten/kota tersebut dapat menjadi contoh bagi pemerintah kabupaten/kota lain untuk mewujudkan daerahnya menjadi DTU.

Hingga tahun 2019, sebanyak 54 DTU atau sekitar 10,5 persen dari jumlah 514 kapubaten/kota telah terbentuk.

Sedangkan untuk PTU, hingga tahun 2019 sebanyak 1.621 PTU di 34 provinsi atau sekitar 9,99 persen dari jumlah pasar di Indonesia sebanyak sekitar 16.213 pasar telah terbentuk.

Ukuran Seragam, Penyelenggaraan Beragam

Sementara itu, kegiatan yang bertema Satu Nusa Satu Ukuran itu menggambarkan semangat pemerataan keseragaman ukuran, yaitu satu kilogram di Aceh tetap sama dengan di Papua.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Veri Anggrijono menyebut, sejak dicanangkan tahun 2011 kegiatan ini memberikan corak ragam penyelenggaraan kegiatan kemetrologian di daerah.

Veri mencontohkan, Kabupaten Purwakarta memiliki inovasi bertajuk Ceu Ati yang berarti cek ukur akurasi timbangan.

Ceu Ati pun, imbuh dia, kini telah menjadi ikon ibu-ibu yang peduli ukuran dan takaran di Purwakarta.

“Komunitas ibu-ibu PKK dibina oleh pembina PKK untuk mempromosikan metrologi melalui program hayu peduli ukuran, takaran, dan timbangan dengan lima langkah CANTIK berbelanja,” ujar Veri.

Lima langkah tersebut yaitu cek tanda tera yang ada di timbangan saat berbelanja, amati timbangan dan posisinya saat digunakan nol atau seimbang timbangan sebelum digunakan.

Selanjutnya, timbang ulang jika merasa belum yakin, kunjungi juru timbang di pasar dan sampaikan keluhan masalah timbangan.

Menurut Veri, ibu-ibu memiliki risiko lebih tinggi mengalami kerugian dalam hal timbangan yang tidak sesuai.

“Untuk itu, Konsep Ceu Ati ini melindungi sekaligus memberdayakan ibu-ibu dan masyarakat secara luas,” ujar Dirjen PKTN.

Tak hanya Purwakarta, Kota Bandung juga memiliki program serupa bernama Kang Ujang dengan kepanjangan Tukang Uji Timbangan.

Ada pula Kabupaten Bandung yang memiliki program metrologi syariah, Kota Cimahi dengan metrologi kreatif, hingga Kabupaten Cirebon dengan Metrologi Award.

Masih ada banyak lagi inovasi yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan kegiatan kemetrologian sebagai tindak lanjut kegiatan DTU dan PTU.