BPPT Kembangkan Drone Elang Hitam, Bisa Lacak Illegal Fishing

Nantinya drone yang memiliki tipe Medium Altitude Long Endurance (MALE) dan diberi nama Elang Hitam itu memiliki banyak keahlian, salah satunya melacak illegal fishing,

Kepala BPPT Hammam Riza mengatakan bahwa Puna Male ini dapat terbang tanpa henti selama 24 jam dengan ketinggian jelajah hingga 23.000 kaki dan memiliki pengendalian multiple UAV secara bersamaan atau simultan.

"Dengan kecanggihan drone ini kami berharap bisa membantu permasalahan kita seperti melacak atau melakukan pemetaan terhadap suatu daerah, melacak penyeludupan," ujarnya di Bandung, Senin (30/12/2019).

"Juga pembajakan hingga pencurian sumber daya alam seperti illegal logging atau illegal fishing juga bisa. Jadi drone ini kinerjanya hampir sama dengan cctv," sambung Hammam.

Ia lantas menjelaskan, inisiasi pengembangan Puna Male ini telah dimulai sejak 2015 oleh Balitbang Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan proses perancangan basic design dengan pembuatan dua kali model terowongan angin dan telah diuji pada tahun 2016 dan 2018.

"Sementara pada tahun 2017 melalui anggaran dari Balitbang Kemhan dan BPPT kami telah membuat engineering document and drawing dan di tahun yang sama kami membentuk konsorsium bersama 7 lembaga" jelasnya.

Adapun 7 lembaga ini meliputi BPPT, Kementerian Pertahanan, PT LAPAN dan TNI AU bertindak sebagai pengguna, ITB sebagai mitra perguruan tinggi, PT Dirgantara Indonesia sebagai mitra industri pembuatan pesawat serta PT LEN Persero bertindak sebagai lembaga yang mengembangkan sistem kendali dan muatan.

Hammam juga menjelaskan, saat ini pengembangan masih berada di tahap manufacturing dan pada rencananya akan dilakukan peluncuran pertama pada pertengahan 2020.

Pada langkah awal ini, BPPT masih fokus pada proses design structure, perhitungan Finite Element Method, pembuatan gambar 3D serta detail drawing 2D yang kemudian prosesnya dilanjutkan melalui tooling, molding, cetakan dan fabrikasi.

"Tahun ini kita juga akan buat Flight Control System (FCS) yang diproduksi dari Spanyol dan akan kami integrasikan di awal 2020," lanjutnya.

Hamman menambahkan, akan ditambahkan 2 unit protype drone untuk diterbangkan dan uji kekuatan struktur dan tahun 2021. Diharapkan drone ini sudah mendapatkan sertifikat tipe dari Pusat Kelayakan Kementerian Pertahanan RI pada akhir 2021.

"Kami berharap dengan kemandirian ini makan Puna Male buatan Indonesia dapat mengisi kebutuhan squadron TNI AU untuk dapat mengawasi wilayah NKRI melalui wahana udara," jelasnya.

Hamman menegaskan yang menjadi catatan penting dalam semua proses ini adalah terkait kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang harus diposisikan sebagai kebijakan strategis.

"Tentunya dengan adanya pengembangan ini Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) 2019 kita mempunyai minimal target diatas 50 persen hingga 2024," tutupnya.