DPR Sebut Pansus Jiwasraya Belum Perlu, Mengapa?

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto mengatakan pihaknya tidak akan terburu-buru mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengungkap kasus yang terjadi di Asuransi Jiwasraya (Persero).

Hal ini dilakukan lantaran Komisi XI akan lebih dulu melakukan rapat gabungan dengan sejumlah pemangku kebijakan.

“Belum perlu membuat Pansus Jiwasraya. Pertama, karena Kementerian BUMN sedang mengambil langkah penyelamatan. Kedua, ini sudah pasti ada fraud di mana Kejaksaan Agung sudah masuk dalam kasus ini,” kata Gito ketika dihubungi, Selasa (31/12/2019).

Dito menerangkan, saat ini Kementerian BUMN tengah melakukan beberapa langkah penyelamatan, di antaranya pembentukan holding asuransi dan penjualan anak usaha Jiwasraya Putra. Pada waktu sama, Kejaksaan Agung mengambil alih kasus hukum yang terjadi di tubuh Jiwasraya.

“Komisi XI DPR belum mendapat penjelasan dari Menteri BUMN karena kan Jiwasraya itu BUMN. Dalam rapat gabungan itu kami ingin meminta penjelasan dari semua pihak terkait,” ungkap dia.

Dito menuturkan, pihaknya pun akan memantau perkembangan hasil rapat yang akan dilakukan usai masa reses selesai.

"Jadi kita lihat saja perkembangannya. Yang pasti tidak usah tergesa-gesa," terang Dito.