AS Coret China dari Daftar Negara Manipulator Mata Uang

WASHINGTON, KOMPAS.com - Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) mengumumkan bahwa China tidak lagi dalam daftar negara manipulator mata uang.

Pengumuman itu dirilis pada Senin (13/1/2020) waktu setempat, dua hari sebelum AS dan China dijadwalkan menandatangani kesepakatan dagang fase pertama.

Dilansir dari CNBC, Selasa (14/1/2020), AS menempatkan China dalam daftar monitor terkait praktik mata uang. China berada dalam daftar tersebut bersama dengan beberapa negara lainnya, seperti Jepang, Italia, dan Jerman.

Pada Rabu (15/1/2020) waktu setempat, Presiden AS Donald Trump dan Wakil Perdana Menteri China Liu He dijadwalkan menandatangani kesepakatan dagang tahap pertama di Washington DC.

"Departemen Keuangan telah membantu mengamankan kesepakatan Fase Pertama yang signifikan dengan China, yang akan berujung pada pertumbuhan ekonomi yang lebih besar dan peluang bagi pekerja serta dunia usaha Amerika," kata Menteri Keuangan AS Steve Mnuchin dalam pernyataannya.

Mnuchin mengungkapkan, China telah membuat komitmen untuk tidak melakukan devaluasi mata uang secara kompetitif, sekaligus mendorong transparansi dan akuntabilitas.

Indeks saham S&P 500 pun langsung melonjak ke level tertinggi setelah ada laporan bahwa Departemen Keuangan AS tidak lagi melabeli China sebagai manipulator mata uang.

Perang dagang terjadi selama hampir dua tahun antara AS dan China, dua ekonomi terbesar di dunia. Keduanya saling menetapkan tarif sambil berupaya mencapai resolusi perdagangan permanen.

Selama periode itu pun Trump terus melontar kritik soal defisit perdagangan AS terhadap China. Trump juga mengkritik langkah China yang mendevaluasi nilai tukar yuan guna mendorong ekspor Negeri Tirai Bambu tersebut.

Pada Agustus 2019 lalu, Departemen Keuangan AS melabeli China sebagai manipulator mata uang. Hal ini memicu ketegangan dalam perang dagang AS-China.

Seruan Departemen Keuangan AS tersebut dilontarkan setelah nilai tukar yuan China melemah ke level 7 yuan per dollar AS, pertama kalinya sejak 2008.

Saat itu, gubernur bank sentral China Yi Gang menyatakan, Beijing tidak menggunakan mata uang sebagai alat untuk menangani masalah internal, seperti sengketa perdagangan. Sejak saat itu pun yuan kembali ke level normalnya, yakni sejalan dengan fundamental ekonomi China serta mekanisme pasar.